Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ELITE politik di Tanah Air diharapkan mampu mengembalikan Pancasila menjadi perilaku dalam berpolitik berkeadaban. Seluruh elite pun perlu memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat, seperti cara berpikir, bertindak, dan bernalar yang baik.
Demikian dikatakan anggota Satgas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo di sela-sela diskusi Rehat Sejenak untuk Memaknai Kelahiran Pancasila, di Jakarta, Sabtu (1/6).
Hadir pula sebagai pembicara Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi Eko Sulistyo, Deputi II Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Herlambang, dan Ketua Presidium PP MKRI Juventus Prima Yoris Kago.
Menurut Benny, masyarakat khususnya, anak muda, membutuhkan keteladanan dari para elite politik. Mereka juga ingin politik tetap beradab. Artinya, jangan sampai elite justru menebarkan kebencian, provokasi, serta sesuatu hal yang mengarah pada kekerasan.
"Kalau politik berkeadab-an Pancasila menjadi cara mengejawantahkan, semua sengketa politik itu akan selesai. Kita yakin setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (sengketa pemilu), kita akan menuju Indonesia yang bersatu kembali. Tidak ada lagi perbedaan politik, perbedaan pandangan, tapi kita diikat Pancasila yang menjadi dasar kita untuk bersatu," ujarnya.
Asrorun menambahkan kesepahaman menjadi salah satu kunci untuk membangun harmoni, serta meneguhkan nilai-nilai universal Pancasila di dalam konteks implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Begitu pula dengan berbagai elemen masyarakat yang selama ini terfragmentasi lantaran adanya afiliasi sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun jembatan komunikasi agar realitas fragmentasi itu tidak semakin mengeras. "Pancasila menjadi salah satu titik temu yang merajut kebersamaan di tengah perbedaan kita," kata dia.
Hal senada disampaikan Agus Herlambang. Menurut dia, menanamkan ideologi Pancasila di tengah situasi sedemikian rupa tentu sulit dan mengalami tantangan sejarah. Upaya itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi semua pihak harus terlibat dalam proses penanaman ideologi Pancasila.
"Pancasila tidak bertentangan dengan agama apa-pun. Dalam aspek kesejarahan perlu diketahui bahwa kita berdiri dari berbagai suku bangsa ini menjadi satu entitas negara bernama Indonesia," pungkasnya.
Sudah terbukti
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pun yakin Pancasila telah terbukti kesaktiannya karena berhasil menyatukan bangsa Indonesia yang beranekaragam. Pancasila sebagai pandangan hidup perlu dimaknai dengan mendalam agar persatuan bangsa Indonesia yang notabenenya berbeda suku, agama, ras dapat tetap terjaga.
"Perlu dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa penuh toleransi dan gotong royong serta menghargai perbedaan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia," terang Hadi. (Mir/Ths/P-1)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved