Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana mengajutan gugatan terkait hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja persyaratannya?
Menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mekanisme pendaftaran gugatan hasil Pilpres ke MK, antara lain pemohon dalam hal ini Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, diwajibkan melampirkan berkas permohonan tertulis ke MK sebanyak 12 rangkap.
"Berkasnya harus 12 rangkap lengkap dengan alat bukti dan daftar alat bukti," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5).
Berkas-berkas permohonan tersebut harus tiba di MK paling lambat Jumat (24/5) pukul 24.00 malam. Berbeda dengan Pileg (Pemilu legislatif), MK tidak akan menyediakan waktu tambahan bagi BPN untuk memperbaiki berkas permohonan yang telah didaftarkan.
"Tidak ada perbaikan kalau untuk pilpres dan itu berakhir masa tenggat waktu pengajuan permohonan Jumat hari ini jam 24.00 WIB," tuturnya.
Setelah terdaftar, selanjutnya MK akan melakukan registrasi permohonan gugatan Pilpres yang telah masuk, pada 11 Juni mendatang. Selanjutnya sidang pendahuluan akan dilaksanakan pada 14 Juni.
"Setelah teregistrasi maka permohonan akan menjadi perkara, kemudian sidang pendahuluan akan dilaksanakan 14 Juni, kemudian tanggal 17-21 Juni itu sidang pembuktian. Lalu 28 Juni putusan MK terkait perselisihan hasil Pilpres," ungkapnya.
Hingga siang ini, MK masih menunggu kedatangan tim BPN yang berencana akan menggugat hasil Pilrpes ke MK. Beredar info, tim BPN akan hadir ke MK pukul 20.30 WIB. "MK siap untuk menerima gugatan yang dimohonkan oleh pemohon," paparnya.
Sementara itu untuk Pileg, MK telah menerima 258 permohonan. Sebanyak 249 gugatan diajukan oleh parpol dan 9 gugatan diajukan oleh peserta Pileg DPD. (A-3)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved