Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui kinerja legislatif melambat sebagai dampak dari banyaknya anggota DPRD petahanan yang ikut kembali menjadi peserta Pemilu 2019 termasuk dirinya.
Prasetyo kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari PDIP di Daerah Pemilihan 1 Jakarta Pusat.
Sebagai imbas melambatnya kinerja dewan, hingga paruh akhir April belum satupun peraturan daerah ditetapkan dari rencana sebanyak 18 perda yang tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Selain itu, hingga kini panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta juga urung terbentuk karena masih terdapat tiga fraksi yang belum mengirimkan nama untuk menjadi anggota pansus.
Ia pun meminta maaf kepada masyarakat DKI karena hal tersebut.
Baca juga: Usai Pemilu, Berbagai Agenda Rapat DPRD DKI Molor
"Ya kami minta maaf. Memang Pemilu ini betul-betul menguras energi karena keserentakannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4).
Ia pun menyebut akan mengebut pembahasan rancangan peraturan daerah saat ini karena Pemilu telah selesai.
"Ya pasti kita kebut dong. Kita kerja keras karena Agustus nanti anggota yang baru dilantik, mereka juga harus langsung adaptasi," tegasnya. (OL-7)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved