Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan pihak yang ingin menggunakan people power lebih baik mempersiapkan diri menghadap Mahkamah Konstitusi (MK), jika menemui kecurangan.
"Persiapkan diri dan bukti kecurangan kalau ada. Sekarang sudah terbuka dan semua bukti bisa direkam oleh semua saksi," kata Feri, ketika diskusi "Menelaah Potensi People Power" di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4).
Feri mengatakan MK adalah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa Pemilu sekaligus mendapatkan legitimasi dari dugaan kecurangan hasil Pemilu.
Baca juga: Pengamat: Pernyataan People Power Hanya Gimmick
Maka dari itu, ia menilai lebih baik berfokus menyiapkan barang bukti, ketimbang menyiapkan dalil atau pernyataan mengawang. Hal tersebut lebih penting, karena akan menjadi pertimbangan utama bagi hakim MK dalam memutus perkara.
"Perlu diingat, bukti kecurangan itu mampu memengaruhi hasil pemilu. Perlu diingat juga MK adalah jalan yang tepat," imbuhnya.
Sebelumnya, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan dalam Pemilu 2019. Ia mengancam menggunakan people power.(OL-5)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved