Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan pernyataan Amien Rais soal pengerahan people power merupakan peringatan keras pada semua lembaga yang dilahirkan atau diperkuat oleh reformasi.
"Jadi Pak Amien berpesan, jangan main-main dengan rakyat," ujar Dradjad ketika dihubungi, Senin, (1/4).
Dradjad mengatakan, pernyataan itu ibaratnya merupakan kartu kuning dari Amien. Di mana saat ini diyakini telah banyak lembaga dan aparat yang bersikap tak adil pada rakyat dan aspirasinya.
"Lihat saja betapa sewenang-wenangnya aparat hukum di berbagai tempat. Pisaunya super tajam ke satu sisi, super tumpul ke sisi lain," ujar Dradjad.
Ia mengatakan Amien Rais ialah bapak reformasi. MK, KPU, Polri, dan lembaga lainnya merupakan hasil reformasi.
Baca juga: MK Anggap Amien Rais Hina Lembaga Peradilan
"Wajar jika pak Amien kecewa berat jika mereka justru jauh dari harapan itu. Respons Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap kasus 17,5 juta suara yang mencurigakan dalam daftar pemilih tetap (DPT) juga menambah kekecewaan tersebut," ujar Dradjad.
Ia juga mengatakan saat ini banyak terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu di pemilu. Hal itu dilakukan secara masif oleh berbagai tokoh lintas lembaga dan daerah. (X-15)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved