Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengancam akan mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu. Pernyataan Amien Rais itu dinilai penghinaan terhadap pengadilan.
"Selain dapat dikategorikan contempt of court terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan, (pernyataan Amien) juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK yang selama ini berusaha menguatkan kepercayaan publik terhadap MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono ketika dihubungi, Senin (1/4).
Fajar mengatakan undang-undang telah menyiapkan saluran menyelesaikan sengketa pemilu di MK. Namun, keputusan memperkarakan hasil pemilu, termasuk dugaan adanya kecurangan, merupakan hak setiap peserta yang dapat digunakan atau tidak.
Baca juga: Sebut Hotel Borobudur Penuh Jin, Amien Rais Disebut Raja Jin
Fajar menyesalkan pernyataan Amien. Apalagi, Amien merupakan tokoh reformasi yang berperan dalam sejarah pembentukan MK.
"Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut," ucap dia.
Amien Rais sebelumnya mengancam KPU bahwa dirinya akan mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu. Itu disampaikan Amien dalam aksi massa 313 di depan Gedung KPU.
"Tidak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3). (Medcom/OL-2)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved