Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NAMA Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai kalaupun benar Khofifah yang merekomendasikan, itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Ia menilai merupakan hal wajar untuk merekomendasikan seseorang untuk menduduki posisi tertentu.
“Ya, terserah Romi saja, kan bu Khofifah sudah membantah tidak kenal malahan sama namanya Haris. Baru tahu sesudah ditangkap,” kata Mahfud di Hotel Treva, Jakarta, Minggu (24/3).
Baca juga: Khofifah Siap Beri Keterangan ke KPK
Mahfud mengatakan, apa yang diungkapkan Romi soal rekomendasi juga tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang tengah menjeratnya, yakni dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag.
“Misalnya mau masuk S3 atau Anda mau jadi pegawai satu intansi satu keahlian tertentu itu perlu rekomendasi orang. Rekomendasi disusul dengan penyuapan sampai kena OTT itu yang salah, bukan soal rekomendasinya,” tutur Mahfud.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka karena diduga menerima uang Rp300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.
Duit itu diduga ditujukan agar Romi membantu proses seleksi kedua orang tersebut. Namun KPK menduga Romi bekerja sama dengan pihak internal dari Kemenag. Dugaan itu karena Romi adalah anggota Komisi XI DPR, yang tidak punya kewenangan dalam pengisian jabatan di Kemenag. (OL-6)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy ke Bareskrim atas pencemarna nama baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved