Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI sekaligus calon anggota legislatif (caleg) NasDem Wanda Hamidah menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengumukan nama-nama caleg mantan narapidana korupsi hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat semakin memiliki informasi yang cukup tentang calon wakil mereka di tingkat legislatif.
"Pada 17 April ini nanti dari satu lembar kertas suara kan ada ratusan nama caleg terutama DPR-RI dan DPRD, masyarkat perlu tahu mana saja yang caleg mantan napi korupsi," ujar Wanda saat menjadi narasumber dalam acara taklshow #ngopitalk yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/2).
Wanda melanjutkan, masyarakat perlu tahu mana saja partai-partai yang masih mencalonkan caleg mantan napi korupsi.
Baca juga : Pertahankan Caleg Eks Koruptor, Parpol Makin Tak Sensitif
Perlu diingat bahwa partai yang masih mencalonkan caleg mantan napi korupsi dapat dikatakan memiliki integritas yang kecil terhadap tindakan pencegahan korupsi.
"Saya bersyukur berada di partai NasDem yang tidak mau menyakiti hati rakyat. NasDem sangat mendukung upaya setiap badan yang ingin mencegah korupsi baik itu KPK maupun KPU," tuturnya.
Konsitensi NasDem dalam mendukung pemerintahan yang bersih dikatakan oleh Wanda dilakukan dengan cara tidak menerapkan politik mahar.
Setiap caleg maupun kandidat kepala daerah yang mencalonkan diri melalui NasDem dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya mahar yang dapat membebani caleg.
"NasDem juga sama sekali tidak mencalonkan caleg yang berstatus mantan napi korupsi. Partai memiliki kewajiban memliki screening kader yang baik selaku calon pemimpin," tutur Wanda. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved