Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen F W Wagey menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan mengenai penggunaan handphone untuk melihat rute melalui GPS saat mengemudi. Namun dalam penggunaan teknologi tersebut bisa tetap berkonsentrasi dalam berkendara.
"Kami menghormati putusan MK, tetapi pengertian di dalam UU 22 mengendarai dengan wajar dan konsentrasi. Jadi bagi kami melihat GPS tidak akan mengganggu konsentrasi seperti kita melihat iklan/membaca tulisan yang ada selama perjalanan," terangnya kepada Media Indonesia, Kamis (31/1).
Baca juga: Putusan MK Tetap Larang GPS Bisa Matikan Transportasi Daring
Menurut dia, peraturan tersebut seharusnya direvisi karena tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Bagi pengendara mobil maupun sepeda motor, penggunaan teknologi GPS sangat membantu menentukan jalan yang tepat dan mengantisipasi dari kemungkinan tersesat. Bahkan, sebagian kendaraan keluaran beberapa tahun ini sudah dilengkapi GPS.
"Oleh sebab itu menurut kami penggunaan teknologi ini mengikuti perkembangan zaman, jadi sudah seharusnya UU 22 di revisi agar dapat mengadopsi transportasi dengan menggunakan teknologi, seperti halnya kendaraan yang sudah dilengkapi GPS," terangnya.
Saat ditanya apakah akan melakukan gugatan serupa dengan dalil baru, ia mengatakan pihaknya tidak berencana. Jalan yang akan ditempuh asosiasi dengan mediasi kepada pihak kepolisian. "Kita akan mediasi ke pihak kepolisian agar dalam penerapannya dapat berjalan dengan baik dan benar," pungkasnya.
Aturan nyetir menggunakan handphone yang dilengkapi GPS terkait Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ. Dalam pasal tersebut pengendara dilarang menggunakan perangkat lain saat mengemudi supaya tidak mengganggu fokus dan itu digugat komunitas mobil Toyota Soluna Community (TSC) ke MK dengan putusan akhir ditolak. (OL-6)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Salah satu isu yang dipersoalkan adalah Pasal 240 dan 241 KUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
MK respons desakan percepatan putusan UU TNI terkait peradilan umum bagi prajurit. Simak penjelasan Pan Mohammad Faiz mengenai kompleksitas perkara nomor 197/2025.
LARANGAN merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara diminta diperjelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pemohon menilai aturan yang ada saat ini masih terlalu umum.
SEORANG advokat menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk ormas justru diterapkan juga pada yayasan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menerapkan WFH di atas 60% bagi ASN dengan pengawasan GPS ketat, kecuali untuk unit pelayanan publik langsung.
Badai antariksa di kutub Bumi bentuk pusaran plasma mirip tornado dan ganggu medan magnet serta sinyal GPS. Ilmuwan ungkap dampaknya pada atmosfer.
Ketika terjadi badai matahari, geomagnet, dan ionosfer dalam intensitas kecil, sedang, atau besar, salah satu dampaknya dapat menurunkan akurasi posisi GPS.
Amazfit T-Rex 3 menawarkan GPS dual-band dengan akurasi tinggi dan koneksi cepat, mendukung enam sistem satelit.
RMA Indonesia merupakan satu-satunya distributor resmi Mahindra Tractor di Tanah Air. Sementara, Mahindra FES adalah produsen traktor terbesar di dunia berdasarkan volume.
Ada sejumlah aplikasi pelacak lokasi yang bisa kamu unduh secara gratis di HP Android, seperti Find my kids, Family360, iSharing, Life360, Find my Phone, dan banyak lagi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved