Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan adanya aliran dana suap lainnya yang diterima Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, dari bukti transaksi sekitar Rp500 juta yang diamankan saat tangkap tangan, saat ini telah teridentifikasi dugaan penerimaan hingga Rp46 miliar.
“Uang itu diduga merupakan fee proyek-proyek di Labuhanbatu dari tahun 2016 hingga 2018,” terangnya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (17/9).
Febri menyebutkan, untuk memaksimalkan pengembalian aset atau asset recovery dalam kasus ini, maka KPK juga melakukan pemetaan aset di daerah Sumatera Utara, termasuk adanya indikasi upaya penjualan aset Pangonal kepada pihak lain.
Oleh karena itu, lanjutnya, KPK mengingatkan kepada pihak-pihak lain yang ditawarkan aset oleh pihak Pangonal agar berhati-hati. “Karena aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi tersebut dapat disita dalam proses penyidikan,” tandas Febri.
Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Pangonal sebagai tersangka suap.
Selain Pangonal, KPK juga ikut menetapkan orang kepercayaannya, Umar Ritonga, dan pengusaha Effendy Sahputra terkait penerimaan suap sejumlah proyek-proyek di pemerintahan yang dipimpinnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, Effendy disebut mengeluarkan cek senilai Rp576 juta yang dicairkan di BPD Sumatra Utara oleh orang kepercayaannya berinisial AT. (OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved