Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
APA jadinya jika pemilu menghasilkan residu politik yang tidak dapat segera diatasi, dan sebaliknya justru ‘berkembang’? Sebagian kalangan, barangkali menganggap sengketa hasil pemilu, merupakan hal yang wajar. Ada pihak yang keberatan dan melayangkan gugatan, mungkin justru dilihat sebagai ekspresi dari bekerjanya demokrasi. Sebaliknya, sebagian yang lain, mungkin menilai bahwa sengketa yang tidak berujung bukan merupakan hal baik karena akan punya pengaruh sosial. Ada potensi mengancam kualitas kohesi sosial dan pada gilirannya kualitas kinerja demokrasi dan pembangunan.
Bagaimana masalah tersebut dipahami? Kita berpandangan bahwa situasi yang berkembang, rasanya akan sangat tidak memadai jika yang digunakan ialah lensa menang dan kalah, atau sebaliknya. Peristiwa yang ada harus dapat diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional yang melampaui kepentingan siapa pun. Artinya, penyelesaian atas tantangan yang ada, tidak saja mendesak untuk kepentingan kekinian, tetapi juga harus menjadi bukti bahwa memang bangsa Indonesia memiliki kualitas pilih tanding. Suatu kualitas yang membuat kita sebagai bangsa dapat senantiasa optimistis dalam memandang hari depan yang penuh tantangan.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/rasa-keadilan-publik
Ada potensi partai yang suaranya jauh dari ambang batas parlemen akhirnya menjual suara tersebut dengan cara memanipulasinya menjadi fakta hukum.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Selain suara atau kursi bisa melayang, kepercayaan rakyat juga jadi pertaruhan. Mestinya penyelenggara dan peserta pemilu tidak menyepelekan sidang PHPU di MK.
KUASA hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chairul Luthfi memberikan jawaban terkait dalil yang menyebut ada jual beli suara caleg di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) menegur Bawaslu Papua di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sidang PHPU Pileg 2024 yang datang terlambat.
HAKIM konstitusi Arief Hidayat geram dengan sikap para komisioner KPU RI yang tidak hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024, kemarin.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
KUASA hukum dari Partai Golkar, Michael Dolf Lailossa, mengatakan saksi kunci yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian sengketa PHPU pileg 2024 menghilang.
n hampir semua surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ditandatangani Ketua KPPS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved