Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANJIR merupakan bencana laten di Jakarta. Bahkan, sejak masih bernama Batavia, sejumlah wilayah di kota ini kerap tergenang, terutama di penghujung dan awal tahun. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, dari membangun kanal hingga mengeruk sungai. Namun, nyatanya, air sisa hujan tetap melimpah hingga menggenangi sebagian permukiman warga. Dari yang kumuh di Pademangan hingga kawasan yang katanya elite di Kemang.
Faktor cuaca, terutama tingkat curah hujan, inilah yang diyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai salah satu faktor utama banjir di Ibu Kota. Dia mengungkapkan, kapasitas drainase di sejumlah wilayah Ibu Kota mencapai 110 milimeter per hari, sedangkan di wilayah padat penduduk 50 milimeter/hari. Namun, menurut Anies, jika air hujan turun 370 milimeter selama lima jam seperti Januari 2020, bisa dipastikan DKI Jakarta akan terendam.
Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi banjir, kini di sebanyak 267 kelurahan di DKI Jakarta, telah dipasangi alat pengukur curah hujan atau ombrometer. Dengan alat ini, Anies berharap, aparat setempat (lurah atau camat) dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat. Jika sebagian di antara Anda penasaran seperti apa bentuk dan cara kerja alat tersebut, silakan googling di internet. Di berbagai toko online, alat ini juga banyak dijual dengan harga berkisar Rp100 ribu hingga Rp850 ribu.
Terus terang, saya tidak tahu berapa harga ombrometer yang dipasang di tiap kelurahan di Jakarta dan tidak ingin pula mempersoalkannya. Saya justru ingin mengapresiasi langkah tersebut sebagai salah satu bentuk upaya serius pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi banjir. Jika boleh dianalogikan, alat pengukur curah hujan ini seperti termometer, pengukur panas tubuh terutama saat sakit. Agar tidak demam, apalagi sampai kejang-kejang, Anda tentu harus pula menyediakan parasetamol atau obat penurun panas. Langkah paling penting tentu saja menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih, agar terhindar dari kuman dan bakteri.
Begitu pun dalam mengantisipasi banjir. Alat pengukur curah hujan hanyalah salah satu perkakas yang fungsinya sebagai pendeteksi. Langkah lainnya yang krusial ialah memastikan apakah pompa-pompa air yang ada di sejumlah wilayah masih berfungsi dengan baik. Begitu pun dengan keberadaan waduk dan sejumlah pintu air, apakah sudah bebas dari timbunan sampah. Langkah paling penting, tentu saja menjaga kebersihan sejak dari lingkungan terkecil di tingkat RT/RW.
Pertanyaannya, apa semua itu sudah dilakukan? Percuma memasang ombrometer secanggih apa pun, kalau warga tidak tahu fungsi alat tersebut dan apa manfaatnya bagi lingkungan tempat tinggal mereka. Setiap kebijakan tentu harus disosialisasikan kepada user atau penggunanya sehingga mereka ikut merasa memiliki. Jangan nanti ujung-ujungnya malah dicolong seperti besi penutup gorong-gorong.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seorang anak dicabuli ketika sedang mengungsi dari banjir Gorontalo
Berbagai pengetahuan lokal yang berasal dari ingatan kolektif masyarakat dapat berfungsi efektif untuk mengatasi dan mengurangi risiko bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah.
Bencana banjir yang melanda Weda Tengah telah menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved