Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK memiliki anggaran yang cukup, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat belum memenuhi kewajiban membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ASN.
Ironisnya, di tengah kurangnya anggaran tersebut, masih banyak dinas yang di Purwakarta yang menyelenggarakan kegiatan di hotel-hotel sehingga dinilai pemborosan anggaran.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu. Di antara PPPK itu adalah PPPK Guru, di sektor dinas, serta bidang teknis.
Baca juga : Penaikan Gaji ASN Tambah Beban APBN
"Kami dilantik pada 3 Juni namun, hingga saat ini, gaji kami belumdibayar," kata Deni, salah seorang tenaga PPPK Guru, Rabu (31/7).
Menurut Deni, akibat belum dibayarkannya gaji PPPK tersebut para pekerja Non-ASN tidak lagi mendapatkan honor. Apalagi honor yang sebelumnya diterima dari dana BOS sudah dihentikan.
Menanggapi keluhan sejumlah guru PPPK yang belum menerima honor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Purwanto menegaskan Pemkab Purwakarta harus segera membayar gaji PPPK tersebut karena mereka sudah tidak menerima gaji dari dana BOS sekolah.
Baca juga : Perekrutan Guru Honorer Maladministrasi, Pemprov DKI Salahkan Kepala Sekolah
"Ya harus dibayar mereka kan sudah gak terima gaji dari BOS Sekolah. Saya sudah koordinasi dengan BKAD katanya Agustus akan dibayar," kata Purwanto.
Selain soal gaji PPPK, Pemkab Purwakarta juga belum membayar TPP untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Mochamad Nurcahya, yang dikonfirmasi, mengatakan gaji untuk pegawai PPPK akan dibayarkan mulai 1 Agustus.
Nurcahya menjelaskan, saat ini, penggajian sudah dianggarkan secara rinci di masing-masing OPD melalui perubahan parsial APBD pada Juli.
"Gaji PPPK akan dibayar awal Agustus, sedangkan untuk TPP akan dirapel juga sama pada Agustus," klaim Nurcahya. (Z-1)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
MENTERI Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan belum ada pembahasan soal reshuffle kabinet ataupun rencana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR.
Pahami aturan pajak THR 2026 terbaru menggunakan skema TER. Cek tarif, kategori PTKP, dan simulasi hitungnya agar tidak kaget saat saldo masuk.
Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar membantah isu yang menyebut ada kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta.
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Vasko menegaskan bahwa ia tidak mengizinkan pihak perusahaan meninggalkan lokasi sebelum ada keputusan konkret terkait pembayaran sebagian hak karyawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved