Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) DPW PPP Sulawesi Utara, di Manado, Kamis (18/7).
Mardiono berpesan agar Mukerwil pada kali ini dapat melahirkan sebuah ide, gagasan, dan pemikiran dalam rangka melaksanakan pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.
“Saya pesankan untuk pemenangan Pilkada secara serentak yang sudah kita siapkan secara nasional,” kata Mardiono.
Baca juga : Kepala Daerah Baru Dituntut Punya Visi Misi Pelestarian Lingkungan
Pimpinan partai berlambang Kabah ini menyebut ada beberapa kader PPP yang berpotensi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kabupaten/kota tertentu dan akan diberikan support.
“PPP wajib mendorong kader kita yang jadi prioritas utama. Kalau pun tidak, kita akan berkolaborasi dengan partai politik lainnya,” ungkapnya.
Mardiono pun menekankan seluruh kader PPP di Sulut untuk terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat. Hal ini pun sebagai modal mempersiapkan Pilkada sekaligus Pemilu 2029 mendatang.
Baca juga : Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional
“Saya menekankan untuk melakukan konsolidasi politik di Sulut agar organisasi PPP dari semua tingkatan solid. Kita tetap semangat menyukseskan Pilkada, termasuk kontestasi Pemilu 2029 selanjutnya yang harus dipersiapkan sejak dini.” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan partai berlambang Kabah.
Menurutnya, kehadiran Muhamad Mardiono dapat menjadi semangat bagi seluruh kader di Sulut untuk memenangkan Pilkada 2024.
Baca juga : Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Caleg Terpilih Harus Mundur
“Saya terima kasih, Pak Ketum datang sekaligus memberikan dorongan dan motivasi untuk kesinambungan PPP di Sulut. Apa yang disampaikan menjadi catatan kami lebih khusus apalagi yang berkaitan dengan Pilkada mendatang,” ujar Depri.
Adapun Mukerwil DPW PPP Sulawesi Utara kali ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain: DPW dan DPC bersama dengan DPP berkomitmen menyukseskan Pilkada serentak 2024, mengawal pemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PPP. Sekaligus merekomendasikan kepada DPC Bolaang Mongondow Utara untuk mengusung kader PPP sebagai calon bupati dan wakil bupati.
Kemudian, berkomitmen menjaga harmonisasi dan soliditas partai bersama DPP di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono dan jajaran. Serta menjaga marwah PPP dan menjaga dari gangguan internal maupun eksternal partai. (Z-6)
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved