Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Penyelamat Aceh (BPA) melakukan aksi Demonstrasi di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menuntut agar Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah untuk dicopot sebagai jabatannya. Karena tidak mampu menekan laju inflasi di Provinsi Aceh.
“Dalam kurun waktu tiga bulan Bustami Hamzah dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh belum melakukan kerja-kerja nyata dan konkrit dalam melakukan pembangunan, menekan laju inflasi, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Rafli Maulana, Selasa (14/5), saat dalam orasinya.
Rafli Maulan, mengatakan tiap daerah pada tingkat kabupaten/kota merupakan penyumbang inflasi, sehingga penanganan inflasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Baca juga : Jaga Inflasi, Satgas Pangan Setiap Daerah Diminta Rajin Turun ke Pasar
Pemerintah Provinsi Aceh saat ini juga memiliki tantangan pengendalian inflasi yang semakin berat karena berdasarkan data bahwa inflasi di Provinsi Aceh masih diatas 3 %, jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan mengganggu pasokan pangan pada tingkat daerah.
“Berdasarkan analisis dan kajian kami salah satu penyebab inflasi di Provinsi Aceh yang masih tinggi diakibatkan oleh Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang telah memasung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024. Artinya Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun ini dikhawatirkan dapat berdampak luas terhadap perekonomian Aceh, memicu krisis ekonomi termasuk mendorong kenaikan inflasi. Ini jelas sangat bahaya karena dapat mengarah pada disintegrasi Aceh dan NKRI,” ujarnya.
Ia menyampaikan inflasi di provinsi Aceh yang masih diatas 3 % pernah disoroti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Kanavian saat pelaksaan Musrembang beberapa hari yang lalu. Menteri Dalam Negeri nampak kecewa oleh kinerja Pejabat Gubernur yang tidak mampu menekan laju inflasi di daerah. Menteri Tito mengaku tidak puas dengan ketidakmampuan kepala daerah dalam mengatasi inflasi.
Baca juga : Pemda Diminta Bikin Terobosan Kreatif untuk Atasi Inflasi
“Inflasi yang masih tinggi ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan kepala daerah khususnya Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam menekan laju inflasi. Saat ini akibat inflasi yang terjadi masyarakat Aceh mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok dipasaran” ucap Rafli Maulana.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit"," tandasnya.
Rafli Maulana menagih komitmen dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencopot Pj Gubernur, Walikota atau Bupati yang tidak mampu menekan laju inflasi di daerah.
“Buktikan janjimu Pak Menteri yang akan mencopot kepala daerah apabila tidak mampu mengatasi inflasi," tutupnya. (Z-8)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Produsen (IHP) umum sembilan sektor pada triwulan kedua 2024 naik 0,64% dari triwulan pertama. Secara tahunan, posisi saat ini juga naik 0,01%.
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
Program pengembangan itu dilakukan di Kampung Sinar Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu.
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (29/7) ditutup menguat seiring pasar memperkirakan inflasi domestik Juli 2024 melandai.
RENCANA pemerintah memperluas penerimaan cukai ke tiket konser, deterjen, hingga makanan cepat saji dinilai bisa memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved