Pulih dari Bencana, Kini Aceh Dibayangi Inflasi dan Pengangguran

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat, terutama pembangunan kembali infrastruktur jalan dan jembatan. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah Aceh (RKPA) 2027, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” kata Mualem, di Banda Aceh, Kamis (23/4)

Musrenbang dengan tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan" ini turut dihadiri pejabat dari pemerintah pusat seperti unsur Kemendagri, Bappenas hingga DPR RI.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Lahan untuk Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Banjir Aceh

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam perencanaan pembangunan daerah pascabencana. Hal itu ia sampaikan dalam Musrenbang RKPD Aceh 2027 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (23/4).

Ia mengawali pemaparannya dengan mengutip pemikiran Sun Tzu, Know yourself, know your enemy. A thousand battles, a thousand victories. Menurutnya, prinsip ini relevan untuk menggambarkan pentingnya memahami potensi sekaligus tantangan dalam merancang pembangunan Aceh ke depan.

Dalam konteks tersebut, Safrizal menyebut inflasi sebagai musuh utama yang tengah dihadapi Aceh, dengan angka mencapai 5,31% per Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa tekanan ini dipicu oleh dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Berjalan Terarah dan Berkelanjutan

Selain inflasi, ia juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 5,64%, serta perlunya upaya serius untuk menurunkan prevalensi stunting di tingkat kabupaten dan kota. Sebagai solusi, Safrizal menawarkan strategi Availability (ketersediaan), Distribution (distribusi), dan Affordability (keterjangkauan). Strategi ini disebutnya telah terbukti efektif saat diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung, yang berhasil menurunkan inflasi secara signifikan.

Di sisi lain, ia mengajak Pemerintah Aceh untuk mengenali kekuatan internal daerah, terutama melalui bonus demografi. Dengan proporsi usia produktif mencapai 64,16 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 76,23, Aceh dinilai memiliki modal kuat untuk mendorong transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri.

Dalam penyampaian tujuh arahan Menteri Dalam Negeri, Safrizal menekankan bahwa penurunan stunting harus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah. Ia juga mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Arahan lainnya mencakup percepatan realisasi belanja daerah sejak awal tahun, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, serta penyelarasan program daerah dengan visi nasional Asta Cita. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menyiapkan skema pembiayaan alternatif sebagai respons terhadap potensi penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus). (Ant/E-3)