Pemerintah Pastikan Lahan untuk Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Banjir Aceh

Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, meninjau langsung hunian sementara (huntara) warga Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam, Kamis (16/4). Didampingi Wakil Bupati Bener Meriah Armia serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Safriadi, rombongan tiba di lokasi huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kedatangan rombongan disambut Reje Wonosobo, Sugiman. Di tengah hujan, Safrizal menyempatkan diri berkeliling meninjau bilik-bilik huntara yang dihuni 89 kepala keluarga.

Dalam dialog dengan perangkat desa, Safrizal menanyakan kondisi warga. Sugiman memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat, meski sebagian besar tidak berada di lokasi karena bekerja sebagai pemetik kopi di kebun sekitar.

Baca juga : Mendagri Tito Ogah Komentar soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

“Alhamdulillah. Saya acungi jempol atas etos kerja warga Bener Meriah. Mereka memang terkenal rajin, ramah, dan sabar,” ujar Safrizal.

Selain menyerahkan bantuan, Safrizal juga memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Berdasarkan data BPBD, terdapat empat titik pembangunan huntap komunal di Bener Meriah, termasuk di Blang Rakal dan wilayah yang lahannya dihibahkan pemerintah daerah.

Data verifikasi tahap pertama mencatat 118 rumah rusak ringan, 84 rusak sedang, dan 807 rusak berat. Dari jumlah rumah rusak berat tersebut, sebagian akan dibangun di lokasi semula (*insitu*), sementara lainnya melalui relokasi mandiri maupun terpusat.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan tidak Menyerah Tangani Lumpur Pascabanjir Aceh

Safrizal menegaskan, saat ini Aceh masih berada dalam masa transisi darurat. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik akan dipercepat saat memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai rencana induk yang telah disusun.

Tito Targetkan Pendataan Huntap Rampung Sepekan, Pemda Diminta Bergerak Cepat

Percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera kini bergantung pada akurasi data di lapangan yang harus segera dirampungkan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dan klasifikasi hunian tetap (huntap). Ia menegaskan, kecepatan dan ketepatan data menjadi faktor krusial dalam menentukan skema pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak.

“Saya kasih deadline tadi sampai dengan hari Rabu depan. Sambil kami paralel dengan itu, Badan Pusat Statistik turun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga turun, saya juga dari Satgas ini ada tim yang turun ke tiga provinsi ini,” ujar Tito.

Ia juga meminta dukungan gubernur untuk mendorong bupati dan wali kota agar turun langsung mengawal proses pendataan dengan membentuk tim kecil di lapangan. Terdapat tiga klasifikasi huntap yang menjadi acuan, yakni pembangunan di lokasi semula (insitu), relokasi mandiri (eksitu), serta relokasi terpusat dalam bentuk kawasan komunal. Menurut Tito, hasil pendataan ini akan menjadi dasar utama dalam menentukan model pembangunan yang paling tepat dan efektif bagi korban bencana.

Berdasarkan data sementara, usulan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit, dengan rincian Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.

Namun demikian, data tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut oleh BPS sebelum masuk tahap eksekusi pembangunan, guna memastikan ketepatan sasaran bantuan bagi masyarakat terdampak. (Ant/E-3)