Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Berjalan Terarah dan Berkelanjutan

Pemerintah memastikan proses pemulihan Aceh berjalan secara terarah dan berkelanjutan, dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Pos Komando Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan bahwa kondisi pemerintahan di wilayah terdampak kini telah kembali stabil. Layanan publik disebut telah beroperasi normal, sementara aparatur negara telah kembali menjalankan tugas di masing-masing instansi guna memastikan kebutuhan administratif masyarakat terpenuhi.

“Pemerintah hadir dan bekerja. Konsistensi ini krusial untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujar Safrizal di Jakarta.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan tidak Menyerah Tangani Lumpur Pascabanjir Aceh

Ia menjelaskan, berbagai indikator kemajuan mulai terlihat, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga penanganan lingkungan. Fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta konektivitas antarwilayah menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi.

Selain itu, program pembersihan material sisa bencana melalui skema cash for work dinilai memberikan dampak ganda. Tidak hanya mempercepat pemulihan lingkungan, program ini juga menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat lokal. Di sektor hunian, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak.

Sementara itu, pada sektor sosial dan ekonomi, aktivitas pendidikan dilaporkan telah kembali berjalan normal. Pemerintah juga memperkuat ekonomi lokal serta memastikan distribusi bantuan berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Tak hanya menyoroti pemulihan fisik, Safrizal juga menekankan pentingnya stabilitas kepemimpinan dalam masa transisi. Dengan pengalaman sebagai Penjabat Gubernur Aceh, ia dinilai mampu menjaga kondusivitas daerah, termasuk dalam mengawal transisi politik serta mendukung integritas akademik di Universitas Syiah Kuala melalui perannya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi menjadi faktor penting agar kebijakan pemulihan berbasis data dan tepat sasaran. Safrizal mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia menegaskan bahwa besarnya tantangan tersebut harus dijawab dengan kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi dari sejauh mana setiap langkah mampu memastikan masyarakat Aceh bangkit kembali dengan kondisi yang lebih kuat dan berkelanjutan. (Ant/E-3)