Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Bupati Sidoarjo Subandi telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo menggantikan posisi Ahmad Muhdor Ali. Gus Muhdor, sapaan akrab Ahmad Muhdor Ali, sebelumnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pemotongan dana insentif.
Penunjukkan Subandi sebagai Plt ditandai dengan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan nomor SK 100.1.4.2/585/011.2/2024 tertanggal 7 Mei 2024 oleh Bobby Soemiarsono, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur.
"Berdasarkan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat di daerah antar provinsi, kami memberikan penugasan kepada Pak Wakil Bupati sebagai Bupati Sidoarjo," kata Bobby di Surabaya, kemarin.
Baca juga : Wabup Sidoarjo Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Usai Bupati Muhdlor Ditahan KPK
Penunjukkan Subandi sebagai Plt sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat 3 dan Pasal 66 Ayat 1 Huruf C. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila seorang kepala daerah menjalani masa tahanan, maka tidak dapat menjalankan roda pemerintahan.
"Untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan sesuai dengan Pasal 66 Ayat 1 Huruf C, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Pak Wakil Bupati (Subandi) sebagai Plt Bupati yang fokus pada menjalankan roda pemerintahan," tambahnya.
Pj Sekdaprov Jatim menyatakan bahwa masa jabatan Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo akan berakhir pada saat pelantikan bupati baru yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Baca juga : Sudah 3 Bupati Sidoarjo Terseret Korupsi, Ini Sosok dan Kasusnya
"Ketetapan ini akan mengikuti hasil Pilkada pada 27 November nanti. Ketika bupati baru dilantik, masa jabatan Plt Bupati Subandi akan berakhir," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyatakan komitmennya untuk segera memulai bekerja dan melayani masyarakat Sidoarjo dengan baik.
"Walaupun demikian, kita juga prihatin dengan kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai ketua DPC PKB Sidoarjo, kita akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ungkap Subandi.
"Hari ini, kami mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas sebagai Bupati Gus Muhdor. Kami prihatin dengan peristiwa-peristiwa di Sidoarjo, dan tentu kami akan menghormati proses hukum," tambahnya. (Z-10)
KPK menyebut operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo tidak sempurna. Akibatnya, pelaku dijerat bergantian layaknya pembangunan kasus.
WAKIL Bupati Sidoarjo Subandi akhirnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo menggantikan posisi Ahmad Muhdlor Ali, setelah sebelumnya Gus Muhdor ditahan KPK
KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tidak sempurna. Akibatnya, pelaku dijerat bergantian layaknya pembangunan kasus
Sebelum Ahmad Muhdlor Ali, dua Bupati Sidoarjo lainnya juga menjadi tahanan karena kasus korupsi dan suap. Dua mantan Bupati Sidoarjo tersebut adalah Win Hendarso dan Saiful Ilah.
BUPATI Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi dana insentif ASN. Total dana yang diduga sudah dinikmati ditaksir menyentuh Rp2,7 miliar.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved