Gibran Sering Ajukan Cuti Kampanye, DPRD Solo Keluhkan Banyak Program yang Molor

DPRD Solo mulai gerah dengan kinerja Wali Kota Gibran Rakabuming Raka yang sering mengajukan cuti kampanye untuk Pilpres 2024.

Absennya Gibran menurut Wakil Ketua DPRD Solo Sugeng Riyanto membuat menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu.

"Yang terjadi saat ini Gibran sering mengajukan cuti kampanye berkeliling antar provinsi di Indonesia. Padahal dia (Gibran) pernah menyebut Kota Solo masih banyak pekerjaan rumah," kata politisi PKS itu.

Baca juga : Bangun Kesadaran Bersama, Gerakan Mahasiswa Indonesia Bersatu Bagikan Catatan Kelam Perjalanan Bangsa

Menurut Sugeng, banyak pekerjaan bisa diselesaikan oleh Gibran, namun, banyaknya pengajuan cuti membuat pekerjaan itu tertunda
  
"Kalau melihat seperti ini, fokus mas Wali Gibran bukan lagi untuk Solo,    tetapi sudah fokus ke kampanye," ujar Sugeng.

Baca juga : Kaesang Akui Kalah Populer dari Gibran

Salah satu pekerjaan rumah mendesak ialah penanganan kasus stunting yang mengalami kenaikan. Selain itu, ada juga sekolah negeri yang harus digabungkan karena permasalahan kekurangan murid. Kemudian, ada juga keluhan soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah kadaluwarso.

"Seperti KIS ini tadi, banyak yang kasus mereka ditolak oleh rumah sakit karena KIS-nya mati. Masyarakat yang mestinya berobat dengan dicover BPJS APBN atau APBD menjadi tidak bisa," keluh Sugeng.

Di sisi lain, 17 proyek pembangunan pun molor. Diantaranya, revitalisasi Taman Balaikambang, Keraton Surakarta, dan elevated rail di simpang tujuh Joglo.

Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo mengakui, absennya wali kota mempengaruhi sejumlah program di Solo.
    
"Ada giat Pemkot Solo sifatnya koordinatif, seremonial dan lain sebagainya, Saya kira sudah didelegasikan ke Pak wakil atau di instansi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di bawahnya bisa jalan," tukas politisi PDIP ini.

Ia menambahkan, pengaruh cutinya Gibran terjadi apabila ada program mendesak yang membutuhkan keputusan wali kota. (Z-5)