Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Golkar Klaten menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda), Rabu (27/12). Rapimda dibuka oleh Anton Lami Suhardi, Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Tengah.
Kegiatan rapimda tersebut, dihadiri jajaran pengurus DPD Golkar Klaten, caleg DPRD Klaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, serta pimpinan Golkar Kecamatan dan Ormas Hasta Karya.
Ketua Panitia Rapimda Golkar Klaten, Sunarto, melaporkan rapimda diadakan berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Klaten, 8 Desember 2023, dengan total biaya Rp30 juta.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Jaminan Sosial untuk Pedagang di Pasar Gedhe Klaten
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Golkar Klaten Yoga Hardaya mengungkapkan DPD Golkar Klaten menargetkan 12 kursi DPRD Kabupaten Klaten atau bertambah 5 kursi di Pemilu 2024.
Untuk meraih perolehan kursi sebanyak itu, Yoga meminta kepada para pengurus Golkar Klaten dan kader, terutama para caleg untuk terus turun ke bawah menyapa warga masyarakat.
"Jadi, untuk mencapai target 12 kursi DPRD Kabupaten Klaten harus terus menyosialisasikan Partai Golkar kepada masyarakat. Pun, mengenalkan para caleg kepada pemilih," kata Yoga.
Baca juga: Airlangga Pastikan Kesejahteraan Petani Tembakau Jika Golkar Menang
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi, mengatakan rapimda merupakan amanah organisasi untuk pengambilan keputusan tingkat kedua setelah musyawarah daerah.
Untuk menghadapi Pemilu 2024, Trisula Partai Golkar harus bergerak. Struktural bergerak sesuai tupoksi masing-masing. Fungsionaris partai bertugas meningkatkan suara partai di dapilnya.
Menurut Anton, DPD Golkar Klaten target 12 kursi di DPRD Kabupaten Klaten dirasa cukup berat. Tetapi, kalau 10 kursi lebih realiatis.
"Maka, teman-teman harus serius dalam menggarap soal perolehan suara. Jangan seperti berburu di kebun binatang. Semua harus kerja keras, gotong royong, dan jangan sikut-sikutan," pesannya. (Z-6)
Ada 1.009 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di sepanjang Januari hingga akhir Juli 2024. Dari jumlah itu, angka kematian mencapai 31 orang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
SEBANYAK 38 personel Polres Klaten menerima penghargaan atas berbagai prestasi yang dicapai, mulai dari pengungkapan kasus hingga keberhasilan dalam berbagai lomba
PEMERINTAH Kabupaten Klaten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 di Alun-alun Klaten. Selesai upacara dilanjutkan hiburan Tari Samira Santika dan Klaten Lurik Carnival 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved