Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MINAT generasi muda di Jawa Tengah menjadi petani rendah bersamaan dengan semakin berkurangnya lahan pertanian di provinsi tersebut. kondisi itu akan mengancam ketersediaan pangan di masa depan.
Fenomena menurunnya minat menjadi petani terungkap berdasarkan hasil sensus pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dan Provinsi Jawa Tengah.
Keterbatasan sarana prasarana kebutuhan pertanian juga menjadi persoalan tersendiri dihadapi petani seperti keterbatasan pupuk, peralatan pertanian, dan teknologi pertanian.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus dalam sensus pertanian mengungkapkan bahwa jumlah petani di Kudus mencapai 44.697 orang dan hanya 194 orang di antaranya yang berusia dibawah 25 tahun.
Baca juga: Ingin Petani Nyaman, Mentan Amran Gercep Revisi Peraturan Pupuk Bersubsidi
Sedangkan petani usia 25-34 tahun di Kabupaten Kudus sebanyak 2.415 orang. "Fenomena regenerasi petani yang rendah ini cukup mengkhawatirkan dan mengancam ketersediaan pangan global di masa depan," kata Kepala BPS Kudus Eko Suharto.
Regenerasi petani ini sangat penting, lanjut Eko, apalagi banyak petani yang kini sudah lanjut usia dan kekurangan generasi muda yang tertarik untuk mengambil alih usaha pertanian. Ada juga ketimpangan gender pada pengelolaan usaha pertanian di Kabupaten Kudus, yakni 87,83 persen laki-laki dan 12,17 persen perempuan.
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan mengungkapkan bahwa dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang mencapai 36 juta jiwa dan dari generasi milenial yang berusia 19-39 tahun dan mau memilih untuk menjadi petani hanya 14,86 persen.
Baca juga: Petani di Bandung Diajak Pakai Sistem Tanam Culik
Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, demikian Dadang Hardiwan, minimnya jumlah petani muda dalam kurun waktu 10 tahun, juga dibarengi kondisi sektor pertanian di Jawa Tengah mengalami penurunan.
Dibandingkan 1 dekade lalu, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) saat ini hanya 4.363.708 unit atau turun 13,25 persen. Demikian juga Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebanyak 4.218.349 rumah tangga, turun 1,68 persen.
Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 285 unit naik 26,67. Jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) sebanyak 2.324 unit juga naik 297,26 persen serta Rasio Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Jawa Tengah terhadap Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 1,03 atau turun 0,14 poin dibanding tahun 2013 sebesar 1,17. (Z-6)
Penyerahan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian di Desa Alue Awe, Lhokseumawe, Aceh.
PEMPROV Bengkulu, akan menargetkan potensi peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10 ribu ton per tahun dari total luasan lahan program cetak sawah pada 2026.
Pemprov Jateng siapkan mitigasi kekeringan dengan 123 juta liter air bersih dan optimalisasi 1.137 embung untuk amankan kebutuhan warga serta lahan pertanian.
Ancaman kekeringan akibat fenomena iklim global mulai terasa di Aceh, mendorong kalangan akademisi mengingatkan pentingnya strategi adaptasi bagi sektor pertanian.
Guru Besar IPB Prof Hermanu Triwidodo tawarkan solusi preemtif murah hadapi ledakan hama penggerek batang & wereng saat Godzilla El Nino 2026.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti lambatnya penanganan sawah terdampak bencana Sumatra saat meninjau langsung lokasi Kabupaten Padang Pariaman.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved