Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Sri Herlita mendukung langkah PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) untuk terus merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam berbagai bidang di daerah sekitar operasinya yang meningkat setiap tahun.
Keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas di Provinsi Jambi dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Petrochina sangat dirasakan, seperti halnya ada bantuan beasiswa yang diberikan kepada putra-putri daerah. Selain itu, kepedulian Petrochina juga dibuktikan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan," kata Sri Herlita di Jambi, Kamis malam (31/8).
Selama ini PCJL sebagai operator Wilayah Kerja Jabung telah bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (TJB) dan Tanjung Jabung Timur (TJT) untuk mendesain program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan kebencanaan.
"Masyarakat selama ini sudah merasakan lah manfaat hadirnya Petrochina Jabung ini. Kan memang perusahaan yang bertempat di daerah itu wajib membantu di lingkungannya. Nah Petrochina ini saya melihat mereka sudah banyak membantu baik dari sisi beasiswa, infrastruktur jalan, sumur air, sumur bor, sudah banyak mereka sudah membantu," ujarnya.
Lebih jauh legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ini mengatakan, sejumlah wilayah di Tanjung Jabung Timur merasakan atas kehadiran Petrochina. Selain infrastruktur, sumur bor yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat dapat terealisasi oleh Petrochina Jabung.
"Seperti beasiswa untuk putra putri masyarakat itu ada, bantuan-bantuan mereka itu banyak yang sudah dibantu. Wilayah Tanjab misalnya ada jalan yang diaspal itu ada bantuan dari mereka, daerah terjun gajah kemudian ada beberapa sumur bor bantuan dari mereka," ungkap Sri Herlita.
Diketahui, selain memberikan kontribusi melalui Program Pengembangan Masyarakat, industri hulu migas juga memberikan kontribusi berupa dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) kepada daerah.
Tercatat DBH Migas Kabupaten TJT di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Yaitu, DBH Migas Kabupaten TJT mencapai Rp67.521.460.000 di tahun 2023. Sementara untuk Tanjung Jabung Barat DBH migas tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 2 persen dibanding tahun 2022. Yakni, pada 2023 DBH Migas untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp248.195.883.000. (RO/E-1)
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
SKK Migas mendorong eksplorasi masif untuk mengejar target investasi hulu minyak dan gas sebesar US$15,7 miliar atau setara Rp254 triliun (kurs Rp16.195) di akhir tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$20,84 miliar pada Juni 2024. Angka tersebut turun 6,65% dibandingkan raihan Mei 2024.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ESDM yaitu meminta KKKS Migas untuk segera mengusahakan Bagian Wilayah Kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya.
Riau merupakan provinsi besar dalam industri migas, dengan menghasilkan 180 ribu barel per hari atau 30 persen dari lifting nasional.
Incar Blok Baru, Pertamina Internasional EP Ekspansi ke Timur Tengah
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved