Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem Akhwan menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak etis meninggalkan tanggung jawab di tengah banyak persoalan di di Jateng.
"Tindakan Ganjar Pranowo untuk mencitraan atau ke luar daerah boleh-boleh saja, tapi dia masih Gubernur Jawa Tengah dan selesaikan dulu persoalan di provinsi ini," kata Akhwan, legislator Komisi C DPRD Jateng.
Banyak persoalan yang harus ditangani Gubernur Ganjar Pranowo saat ini, diungkapkam Akhwan, selain banjir air pasang (rob) yang hampir sepuluh tahun kepemimpinannya belum dapat teratasi, juga banyak persoalan yang belum selesai.
Baca juga : Survei: Anies Baswedan Urutan Kedua Tokoh Nasional Terpopuler
"Padahal itu menjadi tanggung jawabnya," tambahnya.
Apalagi, di tengah kemarau panjang seperti sekarang ini, lanjut Akhwan, banyak desa dan daerah yang mengalami kekeringan hingga warga kesulitan air bersih, tetapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih jalan-jalan atau berkunjung ke daerah lain.
Baca juga : Telepon Pj Gubernur DKI, Ganjar Pranowo Dinilai Salah Kamar
"Dia itu masih Gubernur Jawa Tengah, masa kampanye presiden juga masih lama, seharusnya lebih harus menyelesaikan persoalan di provinsi ini dari pada penciptaan," ujarnya. (Z-5)
Kecurangan pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi
Gubernur Jateng dua periode ini juga bersyukur karena banyak UMKM yang menerima manfaat dari program tersebut.
RELAWAN Srikandi Ganjar Jawa Barat, mengadakan pelatihan bagi perempuan milenial di Kabupaten Sumedang untuk memulai usaha/berwirausaha.
KONSOLIDASI dukungan 'Ganjar Presiden 2024' dari Kolaborasi Warteg (Kowarteg) Indonesia bersama pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) masih terus berlanjut.
SEJUMLAH program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digulirkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (Jateng) mendapat apresiasi dari warga di luar daerah.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved