Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem Akhwan menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak etis meninggalkan tanggung jawab di tengah banyak persoalan di di Jateng.
"Tindakan Ganjar Pranowo untuk mencitraan atau ke luar daerah boleh-boleh saja, tapi dia masih Gubernur Jawa Tengah dan selesaikan dulu persoalan di provinsi ini," kata Akhwan, legislator Komisi C DPRD Jateng.
Banyak persoalan yang harus ditangani Gubernur Ganjar Pranowo saat ini, diungkapkam Akhwan, selain banjir air pasang (rob) yang hampir sepuluh tahun kepemimpinannya belum dapat teratasi, juga banyak persoalan yang belum selesai.
Baca juga : Survei: Anies Baswedan Urutan Kedua Tokoh Nasional Terpopuler
"Padahal itu menjadi tanggung jawabnya," tambahnya.
Apalagi, di tengah kemarau panjang seperti sekarang ini, lanjut Akhwan, banyak desa dan daerah yang mengalami kekeringan hingga warga kesulitan air bersih, tetapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih jalan-jalan atau berkunjung ke daerah lain.
Baca juga : Telepon Pj Gubernur DKI, Ganjar Pranowo Dinilai Salah Kamar
"Dia itu masih Gubernur Jawa Tengah, masa kampanye presiden juga masih lama, seharusnya lebih harus menyelesaikan persoalan di provinsi ini dari pada penciptaan," ujarnya. (Z-5)
Kecurangan pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi
Gubernur Jateng dua periode ini juga bersyukur karena banyak UMKM yang menerima manfaat dari program tersebut.
RELAWAN Srikandi Ganjar Jawa Barat, mengadakan pelatihan bagi perempuan milenial di Kabupaten Sumedang untuk memulai usaha/berwirausaha.
KONSOLIDASI dukungan 'Ganjar Presiden 2024' dari Kolaborasi Warteg (Kowarteg) Indonesia bersama pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) masih terus berlanjut.
SEJUMLAH program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digulirkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (Jateng) mendapat apresiasi dari warga di luar daerah.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved