Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) optimistis bisa meraih kembali kursi legislatif di daerah pemilihan (Dapil) Maluku yang sempat hilang pada pemilu 2019 lalu.
Untuk dapat memaksimalkan perolehan kursi, DPW PKB Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan bimbingan teknis perbaikan data dan dokumen persyaratan bakal calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu 2024.
“Kegiatan ini dalam rangka penguatan organisasi untuk menyambut Tahapan Pemilu yg sedang berjalan (tahapan perbaikan) sehingga keterpenuhan dapil atau wilayah DPRD PKB di Maluku memenuhi target dan statusnya diterima dan memenuhi syarat seratus persen,” kata Koordinator Zona 10 Maluku-Maluku Utara DPP PKB, Esa Divinubun, di Ambon, Senin (5/6).
Baca juga: PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut Diabaikan
Menurut Esa, kegiatan ini juga untuk penguatan kaders terkait pemenangan legislatif dan pemenangan capres dan cawapres dalam pemilu 2024.
Apalagi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan berkontestasi dalam pilpres mendatang.
“Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2014 PKB memiliki kursi DPR RI disini, tapi kemudian di Pemilu 2019 kursinya hilang. Makanya dari awal kita maksimalkan di proses administratifnya terlebih dahulu," jelas Esa.
Baca juga: PKB Klaim Belum Ada Titik Temu Dengan Golkar
"Tentu pemenangan semua level memiliki tantangan. Namun PKB optimistis, dengan doa dan dukungan dari masyarakat Maluku yang berada di 11 kabupaten/kota dapat kembali meraih kursi legislatif,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri LPP DPW dan LPP Kabupaten se Provinsi Maluku, dikoordinasikan langsung oleh koordinator zona 10 Maluku-Maluku Utara DPP PKB Esa Divinubun.
Baca juga: Cak Imin Sebut Harus ada Unsur NU di Pilpres 2024
Esa juga merupakan bakal calon legislatif DPR-RI dari PKB Dapil Maluku dalam pemilu 2024 mendatang.
Acara ini juga dihadiri oleh pengurus DPW PKB Maluku antara lain Sekretaris Wilayah PKB Maluku Fahrudin Hayoto, Wakil Ketua Malaka Yaluhun, Wakil Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Asmin Matdoan, Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Muhajirin S. Maruapey. (RO/S-4)
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih periode 2024-2029.
DPW PKB DKI Jakarta membuka pendaftaran bakal calon gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang bakal digelar November 2024.
Dua menteri sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah melaporkan hasil Pemilu 2024 ke Presiden Joko Widodo.
Anggota Fraksi PKB DPR RI yang mendukung hak angket terus bertambah. Saat ini ada 10 anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.
Partai Golkar sudah puluhan tahun menguasai DPRD Kabupaten Bandung
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved