Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut bahwa pengurus DPP PKB teranyar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Yang jelas pengurus DPP PKB sudah terdaftar di Menkumham dan memang kalau ada perubahan itu biasa revisi-revisi. Yang jelas visi PKB merekrut anak muda hari ini dibuktikan dan akan terus dijalankan,” ungkap Jazilul, Rabu (18/9).
Jazilul menegaskan Surat Keterangan (SK) kepengurusan sudah terbit pada 26 Agustus silam. Jazilul menerangkan pihaknya akan segera memperkenalkan ketua harian baru yang berasal dari anak muda Indonesia.
Baca juga : Ais Shafiyah Asfar Jadi Ketua Harian PKB
Terkait adanya isu muktamar tandingan PKB yang dikabarkan ditunda, Jazilu menegaskan bahwa turunnya SK dari Menkumham menutup celah tersebut.
“Clear semua sudah tutup buku kita sudah turun SK dari kumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” ujarnya.
“Bukan hanya soal urusan yang seperti itu, itu sudah selesai. Kita sudah selesai dan sudah bergerak,” tambahnya.
Baca juga : Besok, NasDem Ikut Lawatan PKB ke DPP PKS
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung soal pengurus tandingan dalam sebuah organisasi yang menurutnya tidak etis dan tidak mencerminkan watak bangsa Indonesia.
Meski tidak menyebut nama organisasi mana pun, pernyataan Ma'ruf diduga merujuk soal wacana muktamar tandingan PKB di Jakarta untuk menyaingi hasil forum tertinggi partai yang sebelumnya sudah digelar di Bali pada 24-25 Agustus.
Ma'ruf terpilih sebagai Ketua Dewan Syura PKB periode 2024-2029 pada Muktamar ke-6 PKB di Bali. Penetapan Ma'ruf bertepatan dengan penunjukan kembali Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi. (Ykb/P-2)
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Pilkada adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk menegakkan demokrasi
PKB memastikan enggan ikut campur dalam penempatan menteri pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum sehari-hari
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved