Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH muda Papua Elpius Hugi meminta supaya penyelesaian kasus Wamena berdarah melalui proses hukum adat tidak meniadakan proses hukum positif.
Menurutnya, hukum adat wilayah Papua Pegunungan terkait dengan kompensasi berupa 'bayar kepala' kepada para korban yang dibayarkan sesuai dengan permintaan korban tidak berarti proses hukum terhadap pelaku tidak dilakukan.
"Kami mengutuk keras peristiwa ini dan duka cita mendalam kami sampaikan pada keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang terluka. Kami mendorong agar kasus ini harus diusut tuntas, dan proses hukumnya harus dilakukan baik menurut hukum adat maupun hukum nasional," ungkap Elpius Hugi kepada wartawan, Sabtu (4/3).
Menurut Elpius, kasus Wamena berdarah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diusut tuntas.
"Kami dorong Komnas (Komisi Nasional) HAM untuk turun lakukan investigasi total, siapa aktor-aktornya harus bertanggung jawab. Dan kami tidak ingin ada anggapan bahwa daerah kami rawan konflik," ucap Elpius.
Baca juga: Pembangunan IKN Hadirkan Peluang Usaha bagi Generasi Muda
Ia ingatkan juga, pemicu kasus Wamena yang bersumber dari isu penculikan anak sebenarnya karena ada trauma masa lalu pada anak-anak Papua yang pada masa Orde Baru banyak diculik dan saat mereka di luar Papua dimasukkan dalam pesantren.
"Artinya bicara penculikan anak seakan membangkitkan trauma masa lalu itu. Apalagi beberapa waktu terakhir ada rentetan kejadiannya di Sorong, Jayapura, dan kota yang lain. Jadi ini menjadi trauma bagi kami orang Papua," tukasnya.
Kepala Biro Protokol dan Humas Provinsi Papua tersebut menegaskan pemerintah bisa memfasilitasi atau melakukan mediasi kedua belah pihak yang bertikai dalam bentuk yang lain.
"Dan ingat bahwa urusan kompensasi jangan sampai jadi anggapan terjadi pembiaran kepada para pelaku seenaknya akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari dan pandangan pihak luar bahwa Wamena dipandang daerah rawan konflik," kata Elpius.
Apa yang terjadi di Wamena dengan korban meninggal dunia sebanyak 10 orang tersebut adalah luka bagi orang Papua dan jadi sorotan bukan saja nasional tetapi juga nasional.
"Jadi kami harapkan betul ada keseriusan mengusut tuntas kasus ini. Jangan anggap enteng dan siapa pun aktornya harus diungkap seterang-terangnya," pungkasnya. (OL-16)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka awal periode dengan sejumlah kebijakan yang dinilai memberi harapan di bidang hak asasi manusia (HAM)
Pentingnya penanganan isu-isu HAM yang berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.
Mereka menyatakan siap adu argumentasi dengan capres nomor urut dua, Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM masa lalu.
Mereka mengingatkan maasyarakat agar tidak melupakan kasus-kasus HAM masa lal
Pasalnya, sudah tiga kali Prabowo Subianto lolos uji verifikasi kontestasi pemilihan presiden
Amnesty International Indonesia meminta KPU memasukkan isu hak asasi manusia (HAM) dalam rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved