Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RATUSAN aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di Ciputat, Tangerang Selatan, melakukan aksi membagi-bagikan ribuan pamflet perlawanan terhadap Politik Dinasti dan Penjahat HAM di Halte depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (11/1).
Baca juga: Persoalan HAM tidak Beres di Era Jokowi, Semua Capres Diminta Beri Solusi
Akivis mahasiswa itu terdiri dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UMJ, PTIQ, ITB-Ahmad Dahlan.
Para mahasiswa membagi-bagikan pamflet perlawanan kepada para pengguna jalan yang melintasi Jalan Ir H Djuanda, Tangerang Selatan serta memakai topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tiran.
Baca juga: Kampanye di Samarinda, Anies tidak Tertarik Mampir ke IKN
Pamflet-pamflet itu salah satunya bertuliskan “Menolak Dinasti Politik dan Penculik”, “Tolak Politik Dinasti”, hingga tabloid Achtung berjudul “Reformasi Dikhianati”.
Baca juga: Jk Himbau Jangan Pilih Presiden Emosional
Koordinator aksi, Glamora Lionda menegaskan, ada alasan mendasar kenapa mahasiswa menolak politik dinasti dan terduga pelaku pelanggar HAM. Terlebih, dalam perhelatan Pilpres 2024 ada salah satu kontestan yang teridentifikasi melakukan praktik politik dinasti dan diduga terlibat kasus pelanggaran HAM.
“Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai anak bangsa dan bentuk rasa cinta kita buat Indonesia, menyoal pilpres ini ya,” tegas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lewat keterangan yang diterima, Kamis (11/1)
Ia engutip salah satu pemberitaan media nasional bahwa capres nomor urut 2, Prabowo Subianto adalah produk gagal orde baru. Sedangkan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka adalah produk haram dari pembajakan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tempo pernah nulis beberapa waktu lalu bahwa Prabowo itu adalah produk gagal orde baru dan Gibran adalah anak haram konstitusi, kita mau bicara dan sampaikan bahwa Prabowo-Gibran adalah bentuk humor dan kelucuan dalam ruang demokrasi kita,” tandasnya.
Oleh karena itu, dia mengajak mahasiswa Indonesia sebagai agen perubahan untuk bergerak melawan ketidakadilan yang dipertontonkan secara jelas dan nyata ini.
“Lantas kemudian, atas dasar apa kita menempatkan kelayakan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres kecuali hanya sebagai bentuk kelucuan dan kejenakaan? Maka itu, kita hari mau kasih predikat bahwa dalam sejarah kita, Prabowo-Gibran layak buat kita sematin sebagai kontestan politik humor!” pungkasnya.
Hal serupa dilakukan mahasiwa Universitas Indonesia. Mereka mengingatkan maasyarakat agar tidak melupakan kasus-kasus HAM masa lalu.
Yosep Januar Teddi menyebuat salah satu capres telah lama disebut diduga terlibat kasus penculikan sejumlah aktivis 98. (MGN/P-3)
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved