Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberikan arahan kepada 50 anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi pada kegiatan bertajuk “Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2023” Kamis, (26/1).
Yudian berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman segenap anggota DPRD Provinsi Jambi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
“Diharapkan segenap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai wakil dari masyarakat Jambi,” tuturnya.
Fungsi penyusunan legislasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan harus diilhami dan dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
“Penting agar dapat menyusun peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya fungsi penganggaran, agar dapat menetapkan kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial. Dan dalam hal pengawasan, agar dapat menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Baca juga : Pancasila Dalam Tindakan, BPIP dan BKKBN Siap Entaskan Stunting
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan Bimbingan Teknis tersebut sangat bermakna bagi para wakil rakyat Jambi. Edi mengatakan komitmennya untuk senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat Provinsi Jambi.
“Ideologi Pancasila dan 4 pilar kebangsaan dapat kita suguhkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi agar menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Tentu ilmu yang akan kami dapatkan di sini akan kami bawa untuk diejawantahkan dan diaplikasikan, semata-mata untuk masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso, mendorong para anggota DPRD Provinsi Jambi agar menjadikan Pancasila sebagai Bintang Penuntun diiringi dengan semangat gotong royong menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
“Kita harapkan dapat bergotong royong dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Termasuk di dalamnya ada 3 juta 640 ribu jiwa itu ada di Jambi. Kita harus bangga, karena kita punya sertifikat yang besar yang namanya NKRI. Maka mari kita jaga dengan Ideologi Pancasila,” jelasnya. (RO/OL-7)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Di tengah tantangan arus digital saat ini, kegiatan kelas menulis bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan kemampuan menulis anak-anak.
Ratusan anak mengerubungi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko saat bermain kuis Pancasila dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional di Istora Papua Bangkit.
UPAYA penguatan Pancasila yang dimulai pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
PANCASILA pro pembangunan berkelanjutan. Itu pilihan tunggal atau tujuan Proklamasi tidak kesampaian.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved