Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut semua calon legislatif (caleg) di daerah pilihan (dapil) Jawa Barat telah terisi penuh oleh para tokoh. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan bedah dapil bersama DPW PPP Jawa Barat.
“Kalau ada yang bilang kesulitan mencari caleg itu tidak, sudah terisi semua. Bahkan mungkin ada kompetisi karena melebihi calon kuota yang ingin kita tempatkan termasuk dari gender (perempuan) yang memenuhi syarat 30 persen,” ujar Muhamad Mardiono, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Muhamad Mardiono yakin, bahwa seluruh dapil di Jabar tidak akan memiliki kesulitan jelang Pemilu 2024. Ia pun menargetkan Jabar mendapat sembilan kursi di DPR RI.
“Saat 2014 kami mendapat kursi tujuh dan 2019 hanya tiga kursi. Kemungkinan ada salah penyusunan formasi penempatan caleg di 2019, kali ini akan kami kembalikan dan pelajari secara detail untuk memulihkan kembali. InsyaAllah dapil Jabar tidak ada kesulitan,” ungkapnya.
Sementara, Pjs Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat mengaku telah melaporkan kerja dan hasil pencapaian yang dilaksanakan oleh seluruh fungsionaris Jabar serta membeberkan long list untuk kandidat caleg 2024.
“Ketika kami laporkan juga ada saran, masukan dari DPP. Sehingga kami berdiskusi dan memformulasi potensi di masing-masing dapil, baik pusat, kabupaten/kota, maupun provinsi,” kata Pepep.
Pepep menambahkan, target perolehan kursi untuk DPRD kabupaten/kota adalah 150 dan provinsi 10 kursi. "Setelah kita bedah, angka tersebut menjadi sangat rasional. Saya optimistis dan yakin apa yang hari ini dilakukan dan direncanakan mudah-mudahan menjadi takdir Allah,” tutupnya.
Hingga saat ini, DPP PPP telah melakukan bedah dapil di delapan provinsi. Selanjutnya, bedah dapil akan dilakukan secara menyeluruh di semua provinsi agar bisa mencapai target 50 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (OL-13)
Baca Juga: Bedah Dapil DPW Aceh, PPP Target 60 Kursi di Pemilu 2024
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved