Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur (Jatim), Sugondo, mengomentari sejumlah pihak yang mempermasalahkan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Rommy dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Perlu diketahui mantan Ketua Umum PPP Rommy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019.
Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun.
Baca juga : Hukuman Ringan Romahurmuziy, Hakim Disebut Punya Independensi
Sugondo mengatakan bahwa sikap Partai Buruh dan PKS yang mengkritik kembali Romy ke panggung politik, seperti tidak menghormati hukum.
"Karena Romy telah selesai menyelesaikan semua proses hukum yang diputuskan pengadilan," kata Sugondo dalam keterangan pers, Selasa (10/1).
"Banyak partai-partai sebelah menghujat beliau (Rommy) bisa jadi karena alasan politis saja. Padahal kembalinya beliau diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi partai Buruh dan PKS tidak usah ngurusin PPP, " ucap Sugondo.
Baca juga : Romi Tolak Hukuman Pencabutan Hak Politik
"Urus saja moralmu urus saja partai kita, jawab dengan lagu Bang Iwan Fals saja," jelas Sugondo.
Menurut Sugondo, masih banyak anak muda khususnya kader PPP di seluruh Tanah Air yang menyambut baik Rommy ke PPP.
"Karena setiap diskusi anak-anak muda milenial dan gen Z banyak yang mengidolakan beliau. Saya yakin kembalinya beliau akan mendongkrak suara PPP," ujar Sugondo.
Baca juga : Dituntut 4 Tahun, Romi Anggap Jaksa Berimajinasi
"Perihal ada yang menghujat beliau itu kan bukan pemilih PPP jadi ndak usah kita hiraukan, justru bagi kami dengan kembalinya Gus Romy setelah ada peristiwa itu semakin memompa adrenaline kami untuk semakin giat lagi belajar perihal hitam putihnya dunia perpolitikan," lanjut Sugondo.
Dengan demikian, Sugondo memberikan ultimatum agar partai lain tidak perlu ikut campur urusan PPP.
"Kami PW GMPI jatim menyambut baik kembalinya beliau, dan kami siap totalitas berjuang bersama-sama dalam memenangkan PPP," pungkas Sugondo. (RO/OL-09)
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved