Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur (Jatim), Sugondo, mengomentari sejumlah pihak yang mempermasalahkan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Rommy dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Perlu diketahui mantan Ketua Umum PPP Rommy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019.
Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun.
Baca juga : Hukuman Ringan Romahurmuziy, Hakim Disebut Punya Independensi
Sugondo mengatakan bahwa sikap Partai Buruh dan PKS yang mengkritik kembali Romy ke panggung politik, seperti tidak menghormati hukum.
"Karena Romy telah selesai menyelesaikan semua proses hukum yang diputuskan pengadilan," kata Sugondo dalam keterangan pers, Selasa (10/1).
"Banyak partai-partai sebelah menghujat beliau (Rommy) bisa jadi karena alasan politis saja. Padahal kembalinya beliau diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi partai Buruh dan PKS tidak usah ngurusin PPP, " ucap Sugondo.
Baca juga : Romi Tolak Hukuman Pencabutan Hak Politik
"Urus saja moralmu urus saja partai kita, jawab dengan lagu Bang Iwan Fals saja," jelas Sugondo.
Menurut Sugondo, masih banyak anak muda khususnya kader PPP di seluruh Tanah Air yang menyambut baik Rommy ke PPP.
"Karena setiap diskusi anak-anak muda milenial dan gen Z banyak yang mengidolakan beliau. Saya yakin kembalinya beliau akan mendongkrak suara PPP," ujar Sugondo.
Baca juga : Dituntut 4 Tahun, Romi Anggap Jaksa Berimajinasi
"Perihal ada yang menghujat beliau itu kan bukan pemilih PPP jadi ndak usah kita hiraukan, justru bagi kami dengan kembalinya Gus Romy setelah ada peristiwa itu semakin memompa adrenaline kami untuk semakin giat lagi belajar perihal hitam putihnya dunia perpolitikan," lanjut Sugondo.
Dengan demikian, Sugondo memberikan ultimatum agar partai lain tidak perlu ikut campur urusan PPP.
"Kami PW GMPI jatim menyambut baik kembalinya beliau, dan kami siap totalitas berjuang bersama-sama dalam memenangkan PPP," pungkas Sugondo. (RO/OL-09)
Dana yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek dalam partai, seperti proses pencalonan, kampanye, dan bahkan pembentukan koalisi dalam pemilu mendatang.
PPP akan sulit untuk kembali melenggang ke Parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang apabila tidak dipimpin oleh sosok yang tidak kuat dan tidak memberikan pengaruh.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved