Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) manfaatkan kearifan lokal dalam setiap inovasi untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam rapat koordinasi yang mengusung tema "Penguatan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Sumsel Mandiri Pangan Menuju Indonesia Maju". Rakor dihelat di Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Selasa (13/12).
Indonesia, jelas Yusharto, memiliki beragam kearifan lokal, terlebih di bidang pangan. Hasil bumi dan laut yang melimpah seyogianya dikembangkan dengan baik dan benar. Oleh karenanya, hal itu perlu dimanfaatkan untuk membangun inovasi di bidang kemandirian pangan. Upaya ini dapat dimulai dari langkah sederhana dengan menamam sendiri sayuran yang dikonsumsi atau memelihara ikan yang kaya akan protein.
"Kita bisa mulai menanam tanaman cepat panen seperti cabai, bayam, kangkung dan sayuran lainnya di halaman rumah, yang bisa 10 hari panen. Kita juga bisa memelihara ikan di rumah, misal ikan mujair sebagai sumber protein," ujar Yusharto.
Di sisi lain, ia mengingatkan daerah agar mulai mewaspadai kemungkinan sejumlah komoditas menyebabkan tingginya inflasi seperti bawang, cabai, hingga minyak goreng. Menurutnya, upaya mengatasi inflasi juga dapat dilakukan melalui memperpanjang usia simpan produk.
"Memperpanjang umur simpan produk apapun. Banyak ibu-ibu yang sudah mulai menerapkan cara menyimpan sayuran dengan benar agar tidak mudah busuk, atau makanan lainnya. Nah, teknologi pascapanen ini menjadi bagian dari inovasi yang kita harus latihkan ke Dasawisma PKK," ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu inovasi di bidang pangan yang bisa menjadi inspirasi adalah Kebun, Kolam, dan Kandang (3K) yang berfungsi sebagai pemenuhan gizi keluarga yang berisi sayur-sayuran, ikan, dan ternak. Inovasi tersebut juga bagian dari upaya memberantas stunting.
"Itu sebagai salah satu contoh (inovasi 3K) bagaimana ketahanan pangan penting untuk diupayakan semua pihak," terang Yusharto.
Ia menambahkan, kemandirian pangan juga bisa ditempuh dengan memperluas jangkauan peredaran produk apabila jumlahnya sudah berlebih. Kemudian, mengemas produk dengan lebih praktis dan menarik.
"Untuk mengatasi permasalahan pangan kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama, karena kita tidak akan menemukan solusinya di sana. Manfaatkan cara baru dan libatkanlah teknologi untuk berinovasi," pungkasnya. (OL-8)
Di tengah kebutuhan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk mendorong hilirisasi sawit.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan meningkatnya salinitas lahan pesisir, budidaya padi biosalin terbukti menjadi solusi adaptif yang mampu menjaga produktivitas.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melalui Program Lumbung Pangan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses panen raya, dengan potensi hasil mencapai 400 ton jagung.
Gerakan Percepatan Tanam Serentak di area persawahan Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang, Jawa Timur.
PEMPROV Bengkulu, akan menargetkan potensi peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10 ribu ton per tahun dari total luasan lahan program cetak sawah pada 2026.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved