Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, Brigjen Andi Rian Djajadi diminta segera menindak tegas praktek tambang batu bara ilegal yang marak di sejumlah wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Senin (5/12). "Kita mendesak dalam 100 hari kinerja Kapolda Kalsel yang baru Brigjen Andi Rian dapat menuntaskan masalah tambang batubara ilegal termasuk mafia tambang," tegasnya.
Menurut catatan Walhi, praktek tambang ilegal kembali marak muncul di sejumlah wilayah Kalsel seiring terus membaiknya harga batu bara di pasaran. Beberapa kasus tambang ilegal yang muncul antara lain di wilayah pegunungan Meratus beberapa kali muncul aktivitas tambang batu bara
ilegal, tepatnya di Desa Batu Harang, Kecamatan Haruyan dan Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur (BAT).
Baca Juga: 456 Kilometer Jalan di Kalsel Dikepung Tambang Bencana Menanti
Kemudian aktivitas tambang di kawasan PTPN XIII Danau Salak, Kabupaten Banjar yang menyebabkan bangunan sekolah terancam roboh. Bahkan aktivitas tambang ilegal secara terang-terangan muncul di wilayah Kota Banjarbaru, ibukota provinsi Kalsel.
Penelusuran Media, aktivitas tambang batubara ini berlangsung di wilayah Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Lokasi tambang tidak jauh dari kawasan perumahan yang dikelola perusahaan daerah dan berjarak hanya 150 meter dari jalan raya Cempaka.
Bupati Hulu Sungai Tengah, Aulia Oktafiandi menegaskan pihaknya telah melayangkan surat ke Kementerian ESDM mendesak adanya advokasi hukum atas munculnya tambang tanpa izin. Surat tersebut bernomor 660/485/DLHP/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 tentang Permohonan
Advokasi Hukum Atas Aktivitas PETI Batubara.
Sebelumnya Kapolda Kalsel, Brigjen Andi Rian, menegaskan salah satu prioritas utama dirinya saat menjabat Kapolda Kalsel adalah menertibkan praktek tambang ilegal di wilayah tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Ekspansi Tambang di Kalsel Hancurkan Lingkungan, Pemerintah ...
Anggota Komisi XI DPR Amin Ak peringatkan potensi kebocoran ekspor batu bara US$20 miliar akibat mis-invoicing yang rugikan APBN hingga Rp85 triliun.
NEXT Indonesia Center menyampaikan hasil riset dugaan praktik misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batu bara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan harga batu bara acuan (HBA) periode kedua April 2026 naik.
DPR dorong penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).
Pemerintah Jepang memutuskan tidak memberlakukan pembatasan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara yang kurang efisien pada 2026.
Harga batu bara acuan periode I April 2026 turun ke 99,87 dolar AS per ton (Rp1,69 juta). Tekanan pasar global berlanjut, meski ESDM membuka opsi relaksasi produksi.
Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton, yang efektif meredam gejolak harga komoditas.
BMKG melaporkan gempa dangkal beruntun guncang Balangan dan Tabalong, Kalsel. Simak analisis pemicu sesar lokal dan imbauan keselamatan terbaru di sini.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
POPULASI ikan sapu-sapu (hypostomus plecostomus), juga memenuhi sungai-sungai di sejumlah wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penangkapan ini mempertegas bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi jalur transit utama bagi jaringan internasional tersebut.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved