Riset: Kebocoran Ekspor Batu Bara RI Tembus 20 Miliar Dolar AS sepanjang 2015--2024

NEXT Indonesia Center menyampaikan hasil riset dugaan praktik misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batu bara. Menurut riset tersebut, terjadi selisih pencatatan senilai US$20,0 miliar sepanjang 2015-2024. Apabila ditarik hingga periode 2000-2024, selisihnya mencapai US$39,5 miliar.

“Nilai potensi kebocoran dari trade misinvoicing ekspor batu bara ini tidak main-main. Jika dirata-rata, ada transaksi sekitar US$1,6 miliar setiap tahun dalam 25 tahun atau US$2 miliar per tahun dalam 10 tahun terakhir menguap atau tak tercatat, sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan,” ungkap Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangan di Jakarta, Minggu (26/4).

Ia menjelaskan, praktik misinvoicing tersebut terjadi dalam dua bentuk. Pertama, under-invoicing (nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari seharusnya). Kedua, over-invoicing (nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya).

Baca juga : Prabowo: Pangkas Ekspor Batu Bara dan CPO, Dahulukan Dalam Negeri

Keduanya membuka ruang untuk menghindari kewajiban dalam negeri atau memindahkan dana lintas negara.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir batu bara terbesar dunia. Sepanjang periode 2020-2024, Indonesia merupakan pemasok terbesar, yakni sekitar 28,31% terhadap total pasokan komoditas tersebut di pasar global. Dari sisi nilai, rata-rata ekspor batu bara Indonesia sepanjang periode tersebut mencapai US$30,6 miliar per tahun.

Dalam melakukan analisis, NEXT Indonesia Center menggunakan data perdagangan UN Comtrade periode 2015-2024. Hasilnya, under-invoicing menjadi modus yang paling dominan dalam kasus selisih pencatatan kepabeanan, dengan total nilai mencapai US$13,5 miliar. 

Baca juga : Pendangkalan di Pelabuhan Bunati di Kalsel Hambat Kapal Tongkang dan Distribusi Batu Bara

“Praktik gelap ini diduga kuat dilakukan untuk menekan beban royalti produksi atau mengakali aturan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan menjual sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga tertentu,” ujar Ade Holis. 

India tercatat sebagai negara tujuan ekspor batu bara dengan potensi under-invoicing terbesar, yakni mencapai US$7,9 miliar atau 58,63% dari total nilai under-inviocing. Hal ini selaras dengan posisi India sebagai penyerap utama batu bara Indonesia yang mengambil porsi 27,08% dari total ekspor selama 2020-2024.

Di sisi lain, praktik over-invoicing juga ditemukan dengan nilai mencapai US$6,5 miliar. Berbeda dengan under-invoicing, pola ini justru sangat terkonsentrasi di Bangladesh, yang mencakup US$4,29 miliar atau 66,13% dari total nilai over-invoicing. 

Pola yang sangat terfokus pada negara-negara tertentu ini mengindikasikan adanya mekanisme perdagangan yang tidak transparan dan terstruktur.

Ade mengatakan masalah trade misinvoicing ini menjadi krusial karena skala produksi dan ekspor batu bara Indonesia sangat besar. Selain menjadi eksportir batu bara nomor satu dunia, batu bara juga menyumbang 10% total ekspor Indonesia, bahkan nilai ekspornya sempat mencapai US$46,8 miliar pada 2022.

"Artinya, sedikit saja nilai ekspor 'dimainkan' dampaknya langsung miliaran dolar,” ungkapnya.

Bea Eskpor Batu Bara

Pemerintah saat ini tengah bergulat dengan rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyuarakan niat untuk 'menghantam' praktik under-invoicing dan ekspor ilegal agar negara tidak terus kehilangan pendapatan.

Namun, rencana penerapan bea keluar antara 1% hingga 5% tersebut sempat memicu dinamika di internal kabinet. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,m menekankan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan ini. Bahlil juga mengonfirmasi bahwa hingga awal April 2026, pengenaan bea tersebut belum diterapkan.

Ade menyebut persoalan tata kelola sektor batu bara ini memang penuh dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan, tapi di sisi lain, keragu-raguan muncul karena kekhawatiran akan dampak terhadap stabilitas ekspor.

"Oleh karena itu, penting melihat persoalan ini melampaui sekadar masalah tarif. Tanpa perbaikan sistemik, kebocoran akan terus terjadi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ade juga menyebut masalah trade misinvoicing dalam ekspor batu bara bukan sekadar anomali kecil atau kesalahan administrasi semata. Selisih US$20 miliar dalam satu dekade menunjukkan bahwa ini adalah persoalan sistemik yang terstruktur.

“Tanpa pengawasan yang lebih ketat, transparansi harga, dan integrasi data perdagangan lintas negara, kebijakan tarif apa pun berisiko hanya menjadi solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar permasalahan utama dari hilangnya potensi penerimaan negara kita," tegasnya. 

Pihaknya menekankan bahwa penerapan bea keluar saja tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan reformasi sistem pengawasan. Ketiadaan transparansi dalam struktur kontrak jangka panjang dan keterlibatan perusahaan afiliasi luar negeri menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

"Sebagai eksportir batu bara terbesar dunia yang menyumbang lebih dari 10% total ekspor nasional, ketidakakuratan data perdagangan batu bara bukan hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Hal ini juga berpotensi mengaburkan gambaran kinerja ekspor nasional dan merusak kredibilitas data perdagangan Indonesia di mata internasional," pungkasnya. (H-3)