Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIKAP Gubernur Papua Lukas Enembe yang membuka diri dan siap diperiksa oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi tokoh adat dari Tanah Tabi, Jayapura, Septinus Tibo. Ondoafi dari Suku Tibo ini mengungkapkan kegembiraannya atas kemajuan sikap Lukas sehingga sangkaan korupsi yang menjeratnya bisa segera diselesaikan.
Menurutnya, Lukas sebagai seorang Gubernur pasti mengerti dan sangat paham bahwa yang dilakukan oleh negara sudah tepat. "Saya memberikan jempol kalau Bapak Gubernur sudah membuka diri untuk diperiksa. Kami dari masyarakat adat merasa senang dan setuju kalau Pak Lukas sudah membuka diri," ungkap Septinus di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (29/10).
Karena itu, Septinus mengimbau agar kelompok massa yang masih berjaga di rumah kediaman Lukas Enembe untuk segara membubarkan diri, karena keberadaan mereka berpotensi menghambat proses hukum terhadap Lukas. Septinus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Adat Sentani ini mengatakan konsekwensi bagi masyarakat yang hidup di negara hukum yakni siap menerima akibat jika ia melanggar hukum. "Kalau kita tidak mengakui dan mengikuti aturan hukum, sama saja kita menentang negara," tegas Septinus.
Selain itu, Septinus berujar, meski kondisi Lukas sedang sakit dan tersangkut masalah hukum, Pemerintah Provinsi Papua harus tetap bekerja untuk membangun daerah dan melayani masyarakat. Kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan.
Karena itu, dirinya sangat setuju jika pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk sementara memimpin pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini. "Kalau Gubernur sedang sakit dan tersangkut masalah hukum, pimpinan pemerintahan di daerah tidak boleh kosong, supaya pelayanan publik tetap berjalan," pinta Septinus.
Namun, lanjut Septinus, hal itu harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap seseorang. "Karena ini negara hukum," tegas Septinus sekali lagi. (RO/OL-14)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
ANAK-anak muda yang tergabung dalam Papua Youth Creative Hub (PYCH) menghadirkan mesin pengolah sagu bagi petani tebu di lahan sagu Kampung Asei Kecil, Sentani Timur, Jayapura, Papua.
KOREM 172/PWY, Jayapura, Papua, membuka gerai pertama usaha kuliner di Bandar Udara Sentani. Gerai yang bernama Bang Pace ini menjual kuliner dan oleh-oleh khas Papua.
Secara khusus, para advokat yang dipimpin Dr. Pieter Ell Ketua DPC Peradi Papua mengajak serta Santa Claus, dengan mengendarai speed boat, membagikan bingkisan kepada anak-anak.
SEPTINUS Yarisetouw Tokoh Masyarakat Wambena Depapre Papua mengatakan pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua dapat menimbulkan Kekacauan di Papua.
ONDOFOLO Sosiri Sentani, Boas Assa Enoch menegaskan masyarakat adat Papua menjadi dilecehkan karena pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar tidak benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved