Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tahun ini rencananya akan merekrut sebanyak 1.445 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Formasinya mayoritas merupakan kalangan tenaga pendidik atau guru.
Kepala Bidang Pengaduan Pemerintahan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Cianjur, Handika Firdaus menuturkan kuota formasi rekrutmen PPPK sebanyak 1.445 orang itu merupakan usulan dari Pemkab Cianjur. Usulan tersebut diajukan ke pemerintah pusat elalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Usulan itu kemudian diverifikasi dan divalidasi. Lalu ditetapkan formasinya. Untuk rekrutmen PPPK tahun ini, di Kabupaten Cianjur jumlahnya sebanyak 1.445 orang," kata Handika, Selasa (25/10).
Para honorer atau pegawai non-ASN yang sudah memenuhi syarat, kata Handika, bisa mengikuti proses seleksi PPPK. Selain kalangan tenaga pendidik atau guru, formasinya juga dibuka untuk tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya. "Mayoritas untuk kalangan pendidik atau guru," sebutnya.
Handika menyebut, sejauh ini di Kabupaten Cianjur terdapat sebanyak 1.601 orang yang sudah diangkat sebagai PPPK. Mereka merupakan PPPK pengangkatan tahun anggaran 2021 dan 2022. "Untuk pengangkatan tahun 2021 sebanyak 1.335 orang dan pengangkatan tahun 2022 sebanyak 266 orang," tutur Handika.
Dari 1.601 PPPK yang sudah diangkat, lanjut Handika, sebanyak 1.516 orang merupakan kalangan pendidik atau guru. Sisanya tenaga kesehatan sebanyak 22 orang dan tenaga pertanian atau penyuluh pertanian sebanyak 63 orang.
"Sesuai peraturan, masa kerja PPPK itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Masa kerjanya bisa diperbaharui sesuai kinerja masing-masing pegawai," pungkasnya. (OL-15)
Gempa magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Tasikmalaya dini hari, Selasa (28/4). BMKG memastikan gempa tak berpotensi tsunami, getaran dirasakan di sejumlah wilayah.
Perindo menempatkan Jawa Barat sebagai prioritas utama dalam konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Kebijakan transisi energi di Indonesia selama ini banyak dirancang di level nasional, mulai dari penetapan target bauran energi, skema pensiun dini PLTU, hingga negosiasi pendanaan.
Berdasarkan hasil analisis model cuaca global hingga lokal dan data observasi, BMKG menyimpulkan potensi hujan lebat dan angin kencang dapat terjadi dalam durasi singkat
BMKG keluarkan peringatan dini angin kencang di Jawa Barat dan hujan lebat di 11 wilayah Indonesia untuk 21 April 2026. Cek prakiraan cuaca lengkapnya.
Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh pembentukan sirkulasi siklonik di wilayah barat dan timur Nusantara, yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved