Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BERAGAM cara masyarakat desa mengungkapkan dukungan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Seperti di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sekelompok warga yang didominasi ibu rumah tangga petani kopi, membentang spanduk di atas hamparan jemuran kopi.
Satu spanduk berisikan dorongan semangat agar ‘anak Lontar’ itu tak lelah memburu dan menangkap koruptor. Atribut lainnya memuat ekspresi kebanggaan atas pemihakan Firli terhadap petani melalui kerja pemberantasan korupsi. "Kami Bangga Disebut Pahlawan Pangan. Kami Petani Kopi Lampung Dukung Firli Capres 2024,” bunyi tulisan dalam atribut tersebut.
Koordinator acara Rasim Muhamad membeberkan alasan pihaknya melakukan aksi tersebut. Ia bersama petani kopi lain mengaku salut dengan kepemimpinan Firli di KPK. Pasalnya, baru di era Firli kerja KPK menembus kamar sakral kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung (MA).
"Mana ada yang berani tangkap Hakim Agung selain KPKnya Pak Firli. Hakim Agung ini lho, apalagi cuma sekelas bupati, gubernur, menteri,” kata Rasim, dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (1/10).
Dia menambahkan, saat ini kerja KPK juga terasa sampai ke desa-desa. Hal itu dibuktikan dengan program pembentukan Desa Antikorupsi di mana Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, termasuk salah satunya.
Melalui program itu dia menyebut gerakan antikorupsi di desa-desa mulai tumbuh di mana masyarakat semakin sadar untuk terlibat aktif mengawasi proses pembangunan.
“Pak Firli juga memihak petani, menyebut kami-kami ini pahlawan pangan,” tambah Fatimah Tarmizi, perwakilan ibu-ibu rumah tangga petani kopi.
Meski tampak sebatas kata-kata, jelas Fatimah, penyematan pahlawan pangan diakui sangat menyentuh hati para petani. Apalagi Firli menggunakan istilah itu dalam kerangka pemberantasan korupsi.
“Karena saya pernah baca beliau ancam itu koruptor, ‘jangan coba-coba ambil hak petani pasti saya tangkap dan miskinkan,” tandasnya menirukan ucapan Firli.
Tidak hanya mendukung Firli berantas korupsi, kelompok yang tergabung dalam Kumpulan Rumah Tangga Petani Kopi ini juga mendorong Firli untuk maju pada Pilpres 2024.
Mereka menilai Firli sangat tepat memimpin Indonesia ke depan karena telah terbukti berprestasi serta berpihak kepada rakyat bawah. "Sudah jelas beliau bekerja untuk rakyat macam kami ini,” ungkapnya. (OL-13)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kebenaran soal Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang disebut meminta bawahannya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP).
KY menetapkan 9 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke DPR RI.
KPK masih ngotot meminta penggantian hakim di persidangan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh
KOMISI Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah. Sejumlah pihak terkait telah diperiksa.
KPK belum mendapatkan jadwal persidangan lanjutan Hakim Agung Gazalba Saleh. Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan membatalkan putusan sela yang membebaskan Gazalba.
KOMISI Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim terhadap majelis hakim kasus putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved