Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menemukan stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni solar langka didapat oleh para nelayan.
Hal ini disampaikan Trenggono saat mengecek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPBN) di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (11/9).
Baca juga: Harga BBM Naik, Mendag Pastikan Harga Bapok Tetap Stabil
"Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari bupati setempat karena kuota BBM bersubsidinya terbatas," ungkapnya dalam keterangan resmi.
"Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal (stok) solar ini," tambahnya.
Trenggono pun meminta stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan terjamin aman sehingga aktivitas melaut tidak terganggu. Selain stok yang terpenuhi, pendistribusian juga harus tepat sasaran.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan agar tidak langkah.
"Kami sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi," janjinya.
Selain itu, Menteri KKP juga meminta kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk menjamin penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak dan mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi.
"Untuk wilayah ini, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfhi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN," ucap Trenggono.
Bupati Kendal Dico Ganinduto menyampaikan SPBN di TPI Kendal tidak beroperasi di hari Minggu karena keterbasan kuota. Tahun ini Pemkab Kendal mendapat kuota 7,601 kilo liter solar dan jumlah nelayan yang ada lebih dari 4.000 orang.
Sehingga, dinilai ada kekurangan stok. Karena itulah pihaknya mengatur waktu operasional SPBN dengan tidak beroperasi di hari Minggu meski aktivitas melaut tetap berlangsung.
"Kalau hari Minggu kami operasi, khawatirnya di hari kerja malah SPBNnya tidak beroperasi karena kuotanya kurang," kata Dico.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah memastikan adanya pengawasan distribusi BBM bersubsidi kepada para nelayan agar tepat sasaran dengan membentuk satuan tugas (satgas).
"Di seluruh jajaran baik itu di tingkat kilang, POM bensin, anggota kita sudah tersebar. Kita cek, apakah SPBU itu kekurangan, apakah suplainya berlebihan atau ada yang bermain-main," tutupnya. (OL-6)
Kepala International Energy Agency, Fatih Birol, memperingatkan potensi kekurangan pasokan solar dan kerosin (minyak tanah) di Eropa dalam beberapa pekan ke depan
InkoppasĀ menegaskan kelangkaan plastik tidak menjadi isu utama yang mengganggu pasar rakyat saat ini, tetapi kenaikan biaya transportasi akibat isu kenaikan harga solar.
Saat ini pemerintah masih melakukan tahap uji coba atau road test untuk memastikan kesiapan teknis implementasi di lapangan, khususnya di sektor transportasi.
Isu kenaikan BBM kembali mencuat setelah beredar SK pembatasan pembelian Pertalite dan solar. BPH Migas minta publik tunggu keputusan resmi pemerintah.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana penghentian impor solar secara bertahap membuat para importir ketar-ketir.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainaseĀ kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved