Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Provinsi Maluku sementara menjalankan agenda pengawasan tahap II di lima kabupaten di Maluku. Lima kabupaten tersebut masing-masing, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
"Setelah sebelumnya DPRD Provinsi Maluku mengawasi sejumlah program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN tahun 2021 di enam kabupaten/kota, beberapa waktu lalu," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut dalam keteranangannya, Senin (6/6).
Tujuan agenda pengawasan yang dilakukan setiap tahun anggaran ini, kata dia, untuk memastikan apakah seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN tahun 2021 berjalan dengan baik ataukah tidak.
”Ini adalah fungsi DPRD, untuk melakukan pengawasan. Kami hanya ingin memastikan realisasi APBD 2021 sampai sejauhmana dilakukan oleh OPD teknis,” kata Sairdekut.
Baca juga : Honorer Di Pemkab Cianjur Cemas Soal Wacana Penghapusan Tenaga Honorer
Lebih lanjut menurut dia, saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur tahun 2021, DPRD secara kelembagaan akan mensinkronkan hasil pengawasan dengan dokumen LPJ Gubernur dimaksud.
”Jadi apa yang nantinya dilaporkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau tidak. Jadi itu sebenarnya tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD,” tegas dia.
Sairdekut menyatakan, jika ada masalah yang ditemui saat agenda pengawasan di 11 kabupaten/kota, maka akan dibahas pada setiap komisi baru dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk kemudian ditindaklanjuti. (RO/OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
Forpi Kota Yogyakarta mengingatkan semua pihak, terutama satuan pendidikan di wilayah tersebut, untuk mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan tidak ada urgensinya Komisioner KPU plesiran ke luar negeri.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved