Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KODAM I Bukit Barisan mengerahakn tim dari Pomdam mengusut insiden bentrok fisik anggota TNI dengan warga penggarap lahan di Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (4/1) lalu.
Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan Letkol Inf Donald Erickson Silitonga mengungkapkan, pihaknya sudah bergerak menyelidiki insiden bentrok fisik di Desa Seituan. "Pomdam sudah melakukan olah TKP kemarin," ujarnya, Kamis (6/1).
Dia meminta semua pihak agar memberi waktu kepada Kodam Bukit Barisan untuk menyelesaikan penyelidikannya. Hingga kini tim Pomdam masih dalam proses penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari masyarakat sekitar. Dia berjanji Kodam akan segera memediasi penyelesaian masalah ini bersama warga dan memastikan tidak akan terjadi lagi insiden serupa.
Selasa (4/1), terjadi bentrok fisik antara sejumlah personel TNI dengan warga penggarap lahan di Desa Sei Tuan. Kejadian ini menjadi perhatian publik setelah rekaman videonya beredar luas melalui media sosial.
Sebelum kejadian, warga penggarap lahan memerotes kedatangan anggota TNI ke area persawahan. Kedua pihak sama-sama berkukuh dengan sikapnya masing-masing dan bentrok fisik pun terjadi.
Terkait dengan sengketa lahan, Donald mengatakan kedatangan sejumlah personel adalah untuk memasang plang di lahan seluas 62 hektare yang disebut milik Puskopkar "A" Kodam I Bukit Barisan berdasarkan SK HGU Nomor 1 Tahun 1994 dan bukti pembayaran pajak tahun 2001. Sedangkan warga yang menolak pemasangan plang adalah warga yang selama ini menggarap lahan. HGU lahan itu kata Donald akan berakhir pada 2023 dan akan diperpanjang sesuai prosedur. (OL-15)
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
Pada 29 Juli 1947, Angkatan Udara Indonesia mengalami duka mendalam. Tiga tokoh perintis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) tewas dalam sebuah serangan tragis.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
TNI bakal merekrut prajurit karier yang memiliki spesialisasi teknologi pesawat nirawak.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 350 perwira prajurit karier TNI tahun anggaran (TA) 2024.
Penghapusan larangan TNI terlibat bisnis berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah pihak yang bukan haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved