Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KADER dan pengurus partai Ummat Kota Batam, Kepri mendeklarasikan pengunduran diri secara massal yang dilakukan di Lapangan WTB Batam. Penyebab ratusan orang tersebut mengundurkan diri karena adanya masalah internal.
Kader Ummat Batam, Jasnidar mengatakan, pengunduran diri dikarenakan adanya masalah internal di lingkungan partai. Walaupun sempat dicarikan solusi, namun sampai detik ini belum ada titik temu dari kedua belah pihak.
“Permasalahan ini sempat dicarikan solusi, namun tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Karena tidak ada titik temu akhirnya kami selaku pendiri di sini juga mengundurkan diri,” kata Jasnidar, dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Senin (18/10).
Jasnidar menuturkan, deklarasi pengunduran diri massal ini diikuti oleh sekitar seratusan kader dan anggota Partai Ummat. Senada, pengurus dan anggota yang mengundurkan diri massal dikarenakan permasalahan internal partai.
Sementara, Ketua DPW Partai Ummat Kepri, Nur Syafriadi menjelaskan sejauh ini dia tidak menerima surat pengunduran diri. Namun, dia mengaku tahu jika ada sejumlah kader yang bersebrangan dan ingin mengundurkan diri.
"Ada lima orang kemarin protes dan mereka ingin menundurkan diri. Tetapi sejauh ini saya belum menerima surat pengunduran dirinya," jelas Nur Syafriadi.
Tidak hanya di Batam saja pengunduran diri kader Partai Ummat dilakukan secara massal. Namun, dilakukan juga di Cianjur dan Depok, Jawa Barat.
Walaupun sejauh ini belum bisa dipastikan apa penyebab kader tersebut mengundurkan diri, berdasarkan informasi yang diperoleh adanya permasalahan penandatanganan Fakta Integritas tanpa sepengetahuan kader partai. Hal tersebut membuat kader partai tersinggung dan memilih mengundurkan diri.
Deklarasi pengguduran diri massal pengurus dan kader Partai Ummat ini berlangsung tertib, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker. (OL-13)
Baca Juga: Dunia Terbalik, Anak Korban KDRT Lapor Polisi di Sumut Malah Jadi Tersangka
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
DPP Partai Ummat menilai bahwa putusan pengadilan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kebenaran substantif, etika politik, maupun cita-cita awal pendirian Partai Ummat.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Kekuatan jaringan mereka juga bertambah dengan adanya dukungan baru dari relawan Dedi Mizwar dan Partai Ummat.
Pilkada DKI Jakarta bukan hanya sekedar urusan kontestasi semata. Namun bagaimana melahirkan pemimpin yang bisa menegakan keadilan dan kepedulian bagi warga Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved