Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KADER dan pengurus partai Ummat Kota Batam, Kepri mendeklarasikan pengunduran diri secara massal yang dilakukan di Lapangan WTB Batam. Penyebab ratusan orang tersebut mengundurkan diri karena adanya masalah internal.
Kader Ummat Batam, Jasnidar mengatakan, pengunduran diri dikarenakan adanya masalah internal di lingkungan partai. Walaupun sempat dicarikan solusi, namun sampai detik ini belum ada titik temu dari kedua belah pihak.
“Permasalahan ini sempat dicarikan solusi, namun tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Karena tidak ada titik temu akhirnya kami selaku pendiri di sini juga mengundurkan diri,” kata Jasnidar, dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Senin (18/10).
Jasnidar menuturkan, deklarasi pengunduran diri massal ini diikuti oleh sekitar seratusan kader dan anggota Partai Ummat. Senada, pengurus dan anggota yang mengundurkan diri massal dikarenakan permasalahan internal partai.
Sementara, Ketua DPW Partai Ummat Kepri, Nur Syafriadi menjelaskan sejauh ini dia tidak menerima surat pengunduran diri. Namun, dia mengaku tahu jika ada sejumlah kader yang bersebrangan dan ingin mengundurkan diri.
"Ada lima orang kemarin protes dan mereka ingin menundurkan diri. Tetapi sejauh ini saya belum menerima surat pengunduran dirinya," jelas Nur Syafriadi.
Tidak hanya di Batam saja pengunduran diri kader Partai Ummat dilakukan secara massal. Namun, dilakukan juga di Cianjur dan Depok, Jawa Barat.
Walaupun sejauh ini belum bisa dipastikan apa penyebab kader tersebut mengundurkan diri, berdasarkan informasi yang diperoleh adanya permasalahan penandatanganan Fakta Integritas tanpa sepengetahuan kader partai. Hal tersebut membuat kader partai tersinggung dan memilih mengundurkan diri.
Deklarasi pengguduran diri massal pengurus dan kader Partai Ummat ini berlangsung tertib, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker. (OL-13)
Baca Juga: Dunia Terbalik, Anak Korban KDRT Lapor Polisi di Sumut Malah Jadi Tersangka
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
Kampanye akbar terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/2).
Suara kegalauan yang disampaikan forum guru besar dan sivitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air terkait proses demokrasi hendaknya dijadikan alarm.
Salah satu lagu yang dibawakan Rhoma Irama dalam kampanye mendukung calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 yaitu berjudul Pemilu.
PKS berharap partai koalisi perubahan yang mengusung pasangan calon presiden Anies Rasyid Baswedan dan calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar mampu merebut banyak kursi di DPR.
PARTAI Ummat mendesak pemerintah untuk segera melindungi ulama. Hal itu dalam merespons peristiwa penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved