Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bocor diduga melibatkan orang dalam. Hal
ini harus menjadi perhatian serius terutama dalam penanganan pandemi
covid-19.
Pernyataan itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. Ia menyatakan adanya pengakuan dari BPJS atas peretasan tersebut jadi sorotan dan harus dikawal. Pasalnya, BPJS ikut dalam penanganan data pasien covid-19.
"Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien covid-19.
Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan," ujar Farhan, Sabtu (29/5).
Menurutnya, data ratusan warga negara bocor dapat diperjualbelikan. Untuk itu, kompetensi pengawal teknologi informasi harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis.
"Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti
mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak
penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam
peretasan," katanya.
Langkah BPJS menggandeng penegak hukum patut didukung. Namun, Farhan
menilai ada tantangan untuk dapat mengungkap kasus itu.
"Sulitnya adalah membuktikan pembocoran data tersebut merugikan peserta
secara langsung. Langkah hukum BPJS melaporkan kasus ini ke Bareskrim
Polri perlu dikawal hingga tuntas," katanya.
Nantinya, lanjut Farhan, konsekuensi hukumnya memang bisa melalui UU ITE. Namun, laporan harus dilayangkan pemilik data pribadi yang merasa dirugikan.
"Sanksi paling berat adalah pencabutan izin Penyelenggaraan Sistem
Elektronik (PSE) BPJS Kesehatan oleh Kemenkominfo. Tapi kalau ini
diterapkan maka BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan layanan Jaminan
Kesehatan kepada masyarakat," tambahnya.
Selain itu, Farhan menegaskan, kasus bocornya data peserta jadi momentum untuk mempercepat pengesahan rancangan UU Perlindungan Data
Pribadi.
"Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan. Data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apa pun," tegasnya. (N-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
BPJS Kesehatan tunjuk Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan untuk tingkatkan kesadaran JKN dan pola hidup sehat di kalangan generasi muda Indonesia.
BPJS Kesehatan sebut jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menunjukkan tren tinggi dalam lima tahun terakhir
Data BPJS Kesehatan 2021-2025 menunjukkan lonjakan kasus kanker payudara hingga 860 ribu kasus. Simak pentingnya deteksi dini dan layanan JKN bagi perempuan.
Hasil skrining BPJS Kesehatan menunjukkan adanya 14,4 juta peserta berisiko kanker serviks
Kegiatan BPJS Menyapa dilakukan melalui kunjungan langsung kepada peserta dan pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik atas layanan JKN
Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved