Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ASISTEN III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Timothius J. Demetouw, SE, M.Si, ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, Rabu (3/3/2021).
Hal itu dilakukan menyusul sakit-sakitan kepala sebelumnya, Jhonson Nainggolan yang telah sakit dari bulan Januari hingga sekarang dan juga tidak adanya pemberitahuan yang jelas kepada pihak Pemkab Jayapura. Surat Perintah Pelaksana Tugas telah dikeluarkan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, sejak Rabu (3/3/2021).
"Sudah ada surat perintah, kemarin kan sudah ada surat perintah dari pa Bupati Jayapura, yang menunjuk Asisten III sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Jayapura. Karena ini banyak pekerjaan, apalagi kita hadapi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi," demikian dikatakan Sekda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2021).
Dikatakan Sekda Hanna, segera ditunjuk Plt. Kepala BPBD mempertimbangkan kerawanan bencana saat menghadapi fenomena La Nina.
Menurutnya, kesiapsiagaan BPBD sangat dibutuhkan pada momentum ini.
"Maka Kepala BPBD harus stand by di tempat, kan sekarang kepala (BPBD) masih sakit sejak Januari sampai hari ini dan juga tidak ada pemberitahuan yang jelas kepada kami," jelasnya.
"Maka Pak Bupati memerintahkan untuk menunjuk Kepala BPBD guna pelaksanaan tugas. Jadi pa Asisten III, ditunjuk sebagai Plt. Kepala BPBD untuk bisa bekerja dan juga mengawal kegiatan yang sudah ada atau kegiatan yang sudah ditentukan untuk pekerjaan perumahan, jembatan, air bersih dan juga kegiatan pekerjaan yang lain dari anggaran 275 miliar rupiah itu," tutur Hanna.
"Selain tugas meng - handel penanggulangan bencana, juga tetap mengawal kegiatan pekerjaan pascabencana yang anggarannya sudah dikucurkan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Jayapura," pesan Hanna Hikoyabi.
Sekda Hanna mengakui, bahwa dirinya telah melakukan rapat bersama Asisten III selaku Plt. Kepala BPBD dan Kepala Dinas PU Kabupaten Jayapura, untuk BPBD dan Dinas PU melakukan koordinasi atau membuat schedule kerja di masing-masing item seperti perumahan, jembatan, air bersih ,dan talud.
"Mereka akan laporkan tiap hari kepada Bupati dan Sekda, agar kita semua tahu apa progres dari tiap kegiatan yang dilakukan. Minimal tiap minggu harus ada pelaporan, karena kita harus mengawal ketat, kemudian dari waktunya saja tinggal empat atau lima bulan. Karena pekerjaan ini semua harus berakhir di tanggal 3 September 2021 nanti," papar Hanna.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, maka kita harus mengawalnya setiap hari. Sehingga ditunjuklah pelaksana tugas harus berjalan. Tidak bisa kita tunggu sampai kepala sebelumnya sembuh baru kita kerja, maka kita tunjuk yang baru biar kerja cepat," tukasnya. (RO/OL-09)
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved