Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ISTRI dari mantan Bupati Cirebon yang terpidana kasus korupsi, Wahyu Tjiptaningsih, terpilih menjadi wakil bupati Cirebon. Proses pemilihan di DPRD Cirebon dilakukan dengan sistem voting .
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hari ini, Rabu (2/12) DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda pemilihan dan penetapan wakil bupati Cirebon sisa masa jabatan 2019-2020.
Sekalipun sempat terjadi tarik ulur, namun akhirnya mekanisme pemilihan disetujui melalui voting. Setelah voting, dari 47 anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang mengikuti rapat paripurna, Wahyu Tjiptaningsih yang mendapat nomor
urut 2 mendapat suara sebanyak 36. Sedangkan Cunadi yang mendapat nomor urut 1 hanya memperoleh 1 suara. Sedangkan 10 suara yang digunakan dalam pemilihan dinyatakan tidak sah.
Setelah memperoleh suara terbanyak, Wahyu Tjiptaningsih akhirnya ditetapkan sebagai wakil bupati Cirebon mendampingi Bupati Cirebon, Imron. "Dengan ini menetapkan Wakil Bupati Cirebon terpilih adalah Wahyu Tjiptaningsih," ungkap ketua panitia pemilihan (panlih) Wakil Bupati Cirebon, Mustofa.
Setelah terpilih, Wahyu Tjiptaningsih atau akrab dipanggil Ayu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada dirinya.
"Saya mengharapkan masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa membangun Kabupaten Cirebon lebih maju," ungkap Ayu.
Wahyu Tjiptaningsih merupakan istri dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Pada pilkada 2018, Sunjaya Purwadisastra yang berpasangan dengan Imron dan diusung oleh PDI Perjuangan memenangkan pilkada.
Pilkada tersebut merupakan pilkada kedua yang dimenangkan oleh Sunjaya Purwadisastra setelah sebelumnya berpasangan dengan Tasiya Soemadi. Namun pada Oktober 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Cirebon. Sunjaya juga telah menjalani hukuman terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.
Setelah dilantik oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Sunjaya langsung diberhentikan dan mengangkat Imron sebagai Plt Bupati hingga akhirnya menjadi bupati definitif. Hingga terjadi kekosongan wakil bupati.
Sebagai partai pengusung, PDI P mengajukan dua nama untuk menjadi calon wakil bupati, yaitu Wahyu Tjiptaningsih, istri Sunjaya Purwadisastra dan Cunadi yang juga sempat menjadi sopir dari Sunjaya dan Wahyu Tjiptaningsih.(OL-13)
Baca Juga: PDIP Ajukan Wabup Cirebon Istri dan Supir Terpidana Suap
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved