Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan rapid test kit kepada petugas pengamanan pilkada dari unsur TNI dan Polri. Bantuan diberikan karena para anggota TNI dan Polri banyak berinteraksi dengan banyak orang sehingga butuh upaya mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka.
Penjabat sementara Bupati Sukabumi, Raden Gani Muhamad mengatakan petugas pengamanan pilkada tentu harus diproteksi dari ancaman penularan covid-19. Satu di antara upaya memproteksinya yakni dengan melaksanakan tes cepat sebagai deteksi dini.
"Ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota TNI dan Polri yang ikut mengamankan berlangsungnya pilkada," kata Gani sesuai penyerahan bantuan di Pendopo Sukabumi, Selasa (24/11).
Terdapat sebanyak 1.315 buah alat tes cepat yang diberikan. Rinciannya untuk Polresta Sukabumi sebanyak 365 buah, untuk Polres Sukabumi sebanyak 600 buah, dan untuk Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi serta Kodim 0607/Kota Sukabumi sebanyak 350 buah.
"Seperti kita ketahui, pada Pilkada Kabupaten Sukabumi ini ada beberapa kecamatan yang pengamanannya masuk di wilayah Polres Sukabumi Kota dan di wilayah Kodim 0607/Kota Sukabumi. Jumlah bantuan alat rapid test yang kami serahkan sudah proporsional," terang Gani.
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan pandemi covid-19, kata Gani, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada masyarakat pemilih.
"Pilkada harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Rapid test bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19," tegasnya.
Gani mengaku Pemkab Sukabumi pun terus menyosialisasikan penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sasarannya untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh. "Operasi yustisi hingga saat ini masih terus berlangsung," jelasnya. (R-1)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved