Ada PNS dan Istri Pejabat dalam Undangan BST Kemensos

Langkah antisipatif dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) untuk
memastikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp600 ribu selama tiga bulan dapat tepat sasaran. Salah satunya adalah menahan undangan BST Kemensos, karena diduga salah sasaran.

Bupati Banyumas Achmad Husein menegaskan pihaknya tidak serta-merta langsung mendistribusikan undangan BST tersebut kepada mereka yang terdaftar. "Dari nama-nama yang terdaftar, ada masukan dari desa, masyarakat yang nantinya diverifikasi oleh pemkab, sehingga nantinya diketahui, apakah ada nama yang sebetulnya tidak pantas menerima karena kondisi ekonominya baik," jelas Achmad, Minggu (10/5).

Achmad memberi contoh di Kecamatan Ajibarang. "Dari 2.778 penerima undangan, yang kami tahan dan tidak bisa dibagikan undangannya sebanyak 170 orang. Dari jumlah tersebut, ada yang merupakan ASN atau PNS, istri perangkat atau pejabat, ada juga dan pindah serta meninggal dunia. Khusus untuk yang meninggal dunia, masih dapat diserahkan bilamana menunjukkan kartu keluarga (KK)," lanjutnya.

Baca juga: 291 Orang Terjaring Razia PSBB di Sidoarjo

Sebelumnya di Banyumas, ada puluhan warga di Kecamatan Kemranjen yang berasal dari sejumlah desa menyerahkan BST ke kecamatan, kemudian diteruskan ke Pemkab Banyumas. Puluhan warga tersebut merasa tidak pantas menerima, sebab masih banyak warga yang situasi ekonomi lebih berat, tetapi tidak menerima.

Sementara dari Kebumen dilaporkan, pada Sabtu (9/5), Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz memantau langsung BST Kemensos di Kantor Pos Gombong dan Karanganyar.

"Saya ingin memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak ada pemotongan apapun," kata Yazid.

Dia meminta kepada warga yang menjadi penerima untuk memanfaatkannya dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan. "Bijaklah dalam memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini," pungkasnya. (OL-14)