Lurah Hingga Orang Meninggal di Bantul Masuk DTKS

Anggota DPR RI, Gandung Pardiman pihaknya mendapat laporan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak akurat. Padahal, DTKS atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) ini yang menjadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak covid-19 dari dana desa.

"Lurah Desa Seloharjo, Pundong, Bantul menurut kabar yang saya terima, masuk dalam DTKS tersebut," kata Gandung, Kamis (7/5). Menurutnya, kesalahan data harus diperbaiki.

Ada pula laporan, lanjutnya, pensiunan atau PNS hingga orang yang sudah meninggal dunia juga masuk daftar sebagai penerima BLT.

Baca juga: Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Lacak Klaster Gowa

"Kami juga mendengar di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kementerian Sosial banyak yang tidak akurat," ujar Gandung.

Setelah diverifikasi oleh tim dari desa setempat, ternyata hanya 19 persen dari DTKS yang tepat sasaran.

Atas banyaknya laporan tersebut, dirinya selaku anggota DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan membentuk tim monetoring dan evaluasi atau tim monev terhadap program-program pemerintah dalam penanganan covid-
19 ini.

"Saya akan membentuk sebuah tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah di antaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jaring Pengaman Kesehatan, Jaring Pengaman Ekonomi. dan Jaring pengaman
Ekonomi agar semuanya tepat sasaran," jelasnya.

Dia berjanji akan berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan program-program pemerintah tersebut terlaksana dengan baik. "Tepat sasaran dan pelaksanaannya cepat," jelas Gandung.

Tim tersebut akan keliling dari desa ke desa menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah. "Misalnya JPS yang rawan menimbulkan kecemburuan sosial karena ada warga yang dapat bantuan dan yang tidak dapat bantuan.

Tekait keakuratan data, dirinya menyarankan pemerintah meminta bantuan TNI lewat Babinsa, Polri lewat Babinkamtibmas, serta perangkat desa untuk melakukan pemutakhiran data.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong agar bersinergi dalam penerapan satu kebijakan yang mengarah data tunggal serta melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama.

Menurutnya, Kemensos harus cermat dan hati-hati. Kemensos tidak boleh sembarangan mengambil data. Data yang digunakan harus yang terbaru," tegasnya.

Kemensos, imbuh Gandung, jangan justru menambah kegaduhan di tengah penderitaan rakyat akibat terdampak pandemi covid-19. (OL-14)