Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLDA Kalimantan Selatan meraih penghargaan Ombudsman di bidang pelayanan publik yang responsif, inovatif dan pioner sepanjang 2019. Selain Polda Kalsel, Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalsel juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel terhadap pelayanan publik. Penghargaan atau apresiasi diberikan dalam rangka HUT Ombudsman RI ke-20 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalsel, di Plaza Smart City Menara Pandang tepi Sungai Martapura Kota Banjarmasin, Selasa (10/3).
Penyelenggara pelayanan publik yang meraih penghargaan diantaranya Polda Kalsel, Pemko Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, Polres Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalsel, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
ketua Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Nurhalis Majid mengatakan Ombudsman memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 25/2009.
"Apresiasi ini kami berikan setelah kami melihat langsung ke lapangan, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan instansi lainnya," katanya.
baca juga: BNN Jambi Bekuk Penyelundup 4,9 Kg Sabu Solmi | Nusantara
Piagam penghargaan kepada Polda Kalsel diterima Dirlantas Polda Kalsel Kombes Andi Azis Nizar atas Respon Pengaduan Layanan Kepolisian Tercepat. Sementara Polres Banjarbaru diterima oleh Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso, atas Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani, mengucapkan terimakasih atas penilaian capaian kinerja Polda Kalsel dan jajaran ini. Piagam penghargaan ini milik seluruh anggota Polri di Kalsel.
"Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 2019 ini akan kami jadikan semangat untuk bertugas dan bekerja lebih baik, profesional modern demi meningkatkan kepercayaan, terutama dalam melayani masyarakat," ungkapnya. (OL-3)
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
FENOMENA mabuk kecubung berujung maut di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah diselidiki oleh pihak Polda Kalsel.
KASUS mabuk tanaman kecubung merebak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dua orang tewas dan puluhan warga dari berbagai daerah harus dirawat pusat rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa.
Sejumlah proyek pembangunan akan diresmikan bertepatan Hari Jadi Provinsi Kalsel dan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel.
KEBAKARAN terjadi di permukiman Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak 22 rumah ludes terbakar dan 30 keluarga kehilangan tempat tinggal.
Sertifikat ini merupakan kedua diperoleh Kalsel, setelah sebelumnya menerima sertifikat indikasi geografis untuk produk cabai Hiyung yang disebut sebagai cabai terpedas.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved