Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel pintu masuk ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo setelah operasi tangkap tangan (OTT)pada Selasa malam (7/1/2020). Pasca OTT tersebut, pelayanan di kantor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan normal.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, sesuai dengan arahan wakil bupati Sidoarjo, maka kegiatan pemerintahan dijalankan sebagaimana biasanya. Pelayanan di Pemkab Sidoarjo tidak boleh terganggu meskipun kepala daerahnya terjaring OTT KPK.
Tiga agenda di pemkab yang akhirnya batal dihadiri bupati juga tetap berjalan. Hanya saja kegiatan yang rencananya dilakukan di pendopo kabupaten dipindahkan ke Delta Graha.
Demikian pula penyegelan ruang LPSE juga tidak berpengaruh pada pelayanan. Ruang LPSE disegel karena ada dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Demikian pula aktivitas di Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) tetap berjalan normal meskipun ruang LPSE disegel KPK. Sebab pelayanan di kantor tersebut sudah tersistem sehingga tidak terpengaruh dengan penyegelan tersebut.
"Pengadaan tetap jalan tidak terkendala dengan itu," kata Zaini.
KPK melakukan OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah serta beberapa pihak lain di pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa malam setelah waktu Isya. Usai penangkapan tersebut, satu unit kendaraan nopol L 1897 IC kembali datang ke pendopo Delta Wibawa Sidoarjo sekitar pukul 10.45 WIB. Empat orang penyidik KPK yang keluar dari mobil langsung menuju ke ruang kerja bupati di dalam pendopo.
baca juga: Pemrov Jateng Gratiskan SPP SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Ini
Dalam ruang ini penyidik KPK terlihat mengambil sejumlah berkas diduga barang bukti terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Setelah dari ruang kerja bupati, penyidik KPK kemudian menuju ke rumah dinas bupati yang juga berada dalam lingkungan pendopo. Tidak diketahui persis apa yang mereka bawa dari dalam rumah dinas ini. Sekitar pukul 11.17 WIB mereka kembali masuk mobil dan satu menit kemudian penyidik KPK itu keluar pendopo. (OL-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved