Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah dan Grobogan meluncurkan program Kampung Anti-Money Politics (KAMP) sebagai cara memperbaiki sistem demokrasi yang bebas politik uang. Hal ini pun merupakan bagian persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dan pemilu berikutnya.
Kini, Kabupaten Grobogan memiliki tiga KAMP yakni Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo (Kecamatan Toroh), lalu Dusun/Desa Karangwader (Kecamatan Penawangan) dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo (Kecamatan Toroh).
Gerakan antipolitik uang ini muncul dari masyarakat desa setempat. Mereka bertekad menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilihan di tataran legislatif, pilpres, pilkada maupun pilkades.
"Peran masyarakat sangat lah penting dalam memilih pemimpin bangsa, maka harus sesuai hati nurani untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, bukan karena tergiur uang semata," kata salah seorang warga, Suparmin, Minggu (10/11).
Baca juga: Kampanye Calon Ketum PSSI Diimbau tak Gunakan Politik Uang
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat satu kampung yang menolak politik uang, bahkan gerakan ini tidak hanya dilakukan saat pemilihan presiden atau legislatif saja tapi juga pada pelaksanaan Pilkada dan Pilkades.
"Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan masa depan, karenanya Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melakukan pencegahan," ujar Rofiudin usai melakukan launching kampung anti-money politics di Candi Joglo, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan.
Gerakan kampung anti money politics, lanjut Rofiudin, juga terus bergulir dan dilakukan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diharapkan tumbuh kesadaran warga di seluruh Jateng untuk menolak uang dalam setiap perhelatan pemilu
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan selain meluncurkan KAMP di tiga desa itu, juga dibentuk tiga desa pengawasan pemilu yakni di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
"Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan, maka kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang," tutur Fitria.(OL-5)
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved