Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah dan Grobogan meluncurkan program Kampung Anti-Money Politics (KAMP) sebagai cara memperbaiki sistem demokrasi yang bebas politik uang. Hal ini pun merupakan bagian persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dan pemilu berikutnya.
Kini, Kabupaten Grobogan memiliki tiga KAMP yakni Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo (Kecamatan Toroh), lalu Dusun/Desa Karangwader (Kecamatan Penawangan) dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo (Kecamatan Toroh).
Gerakan antipolitik uang ini muncul dari masyarakat desa setempat. Mereka bertekad menolak politik uang dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilihan di tataran legislatif, pilpres, pilkada maupun pilkades.
"Peran masyarakat sangat lah penting dalam memilih pemimpin bangsa, maka harus sesuai hati nurani untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, bukan karena tergiur uang semata," kata salah seorang warga, Suparmin, Minggu (10/11).
Baca juga: Kampanye Calon Ketum PSSI Diimbau tak Gunakan Politik Uang
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat satu kampung yang menolak politik uang, bahkan gerakan ini tidak hanya dilakukan saat pemilihan presiden atau legislatif saja tapi juga pada pelaksanaan Pilkada dan Pilkades.
"Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan masa depan, karenanya Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya melakukan pencegahan," ujar Rofiudin usai melakukan launching kampung anti-money politics di Candi Joglo, Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan.
Gerakan kampung anti money politics, lanjut Rofiudin, juga terus bergulir dan dilakukan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diharapkan tumbuh kesadaran warga di seluruh Jateng untuk menolak uang dalam setiap perhelatan pemilu
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan selain meluncurkan KAMP di tiga desa itu, juga dibentuk tiga desa pengawasan pemilu yakni di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan.
"Kita harapkan, politik uang bisa diminimalkan, maka kita merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang," tutur Fitria.(OL-5)
Pengamatan cuaca pukul 05.30 WIB melihat adanya perubahan cuaca Rabu (31/7) ini, yakni potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar daerah daerah di kawasan pegunungan
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Jateng Fair 2024 mempersembahkan tema "Sensational of Central Java Coffee", menampilkan berbagai produk kopi dari 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung Irjen Ahmad Luthfi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi disebut memiliki popularitas tinggi di beberapa lembaga survei.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelima terduga menilepan, lanjut Artanto, jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditilep seberat 250,4 gram dari hasil beberapa kali penangkapan
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved